PEMERINTAH Kota Bontang memilih tidak menunggu. Program Sekolah Rakyat didorong melaju lebih cepat dari meja administrasi menuju tahap pembangunan. Kuncinya satu: lahan harus beres lebih dulu. Kini, simpul awal itu mulai terurai.
Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris, memastikan pemisahan sertifikat lahan seluas 8 hektare—dari total aset 40 hektare milik Pemkot—telah rampung. Sertifikat itu menjadi syarat utama sebelum dokumen hibah diserahkan ke Kementerian Sosial.
“Alhamdulillah sertifikat sudah keluar. Sekarang kami fokus menyelesaikan dokumen hibah agar bulan ini bisa diserahkan,” kata Agus, Selasa, 14 April 2026.
Sekolah Rakyat dirancang bukan untuk semua, tetapi untuk mereka yang paling membutuhkan. Pemerintah daerah telah memetakan sedikitnya 500 calon siswa dari kelompok masyarakat pada desil ekonomi terbawah.
Data itu dihimpun Dinas Sosial sebagai basis penerima manfaat. Dengan demikian, program ini diharapkan tepat sasaran—tidak sekadar menambah bangunan sekolah, tetapi membuka akses bagi kelompok yang selama ini tertinggal.
Meski pemerintah pusat akan menyiapkan tenaga pengajar, Pemkot Bontang memilih tidak bergantung sepenuhnya. Pemerintah daerah menyiapkan cadangan guru untuk setiap jenjang: SD, SMP, dan SMA.
Langkah ini menjadi sinyal kesiapan daerah dalam mengawal operasional sekolah sejak awal berdiri. “Kami tetap siapkan tenaga cadangan. Ini bentuk kesiapan daerah,” ujar Agus.
Konsep Sekolah Rakyat di Bontang tidak berhenti pada ruang kelas. Kawasan seluas 8 hektare itu akan dibangun sebagai lingkungan pendidikan terpadu—lengkap dengan asrama siswa, fasilitas belajar, hingga sarana olahraga.
Salah satu yang disiapkan adalah lapangan sepak bola berstandar internasional. Namun di balik ambisi itu, pekerjaan teknis tidak sederhana. Sejumlah dokumen tengah diproses: analisis dampak lingkungan (AMDAL), UKL-UPL, hingga analisis dampak lalu lintas.
“Karena siswa tinggal dan belajar di satu lokasi, pengelolaan lingkungan termasuk limbah harus dipastikan sejak awal,” kata Agus.
Sambil menunggu proses hibah rampung, Pemkot mulai mengerjakan pematangan lahan. Langkah ini dilakukan tanpa bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Pemkot Bontang mengandalkan sumber daya yang tersedia—termasuk alat berat milik sendiri dan dukungan perusahaan swasta. “Kami kerjakan bersama-sama. Kalau alat kurang, kami pinjam dari perusahaan. Yang penting prosesnya terus berjalan,” ujarnya. [FR]
Dapatkan berita terbaru PRANALA.co di Google News dan mari bergabung di grup Whatsapp kami
