Pranala.co, SAMARINDA – Realisasi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Kalimantan Timur (APBN Kaltim) pada kuartal I tahun 2025 mencatatkan angka positif. Hingga akhir Maret, belanja tercatat mencapai Rp10,38 triliun atau 18,76 persen dari total pagu yang telah ditetapkan.
Capaian ini mengalami pertumbuhan 2,03 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
“Realisasi ini lebih tinggi dibanding kuartal I 2024 yang mencapai Rp10,17 triliun atau 10,61 persen dari pagu,” ungkap Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kaltim, Budi Widihartanto, dalam keterangan tertulis, Minggu (13/7/2025).
Peningkatan belanja didorong oleh naiknya transfer ke daerah, khususnya dari komponen Dana Bagi Hasil yang tumbuh 15,51 persen dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non-Fisik yang melonjak 35,50 persen.
Dua komponen inilah yang disebut Budi sebagai “tulang punggung” belanja pemerintah di daerah. Namun di balik capaian tersebut, tantangan serius juga muncul.
Realisasi belanja kementerian/lembaga (K/L) di Kaltim baru menyentuh 12,94 persen dari pagu total Rp16,93 triliun.
Lebih memprihatinkan lagi, sebesar Rp2,76 triliun atau 16,30 persen dari pagu total masih terblokir. Porsi terbesar pemblokiran ini berada di Kementerian Pekerjaan Umum dengan angka Rp1,85 triliun.
Menurut Budi, fenomena pemblokiran ini merupakan bagian dari strategi efisiensi dan realokasi anggaran pemerintah, khususnya pada belanja barang dan modal yang dinilai lebih tepat sasaran di tingkat nasional.
Meski pagu belanja modal IKN turun drastis sebesar 77 persen dari Rp43,96 triliun menjadi Rp10,11 triliun, pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) Tahap II tetap berlanjut.
Total anggaran yang dikelola Otorita IKN (OIKN) untuk tahun ini mencapai Rp13,4 triliun.
Rinciannya: Rp5,3 triliun berasal dari DIPA existing OIKN 2025 dan Rp8,1 triliun telah dialokasikan dalam DIPA OIKN tahun berjalan.
Dana tersebut akan difokuskan untuk pembangunan di Kawasan Inti Pemerintahan Pusat (KIPP) dan akses konektivitas antarwilayah pengembangan IKN.
Namun, hanya Rp4,2 triliun atau 31,34 persen dari total anggaran yang benar-benar siap digunakan.
“Sebesar Rp3,1 triliun dialokasikan untuk pembangunan jalan, sisanya untuk penataan kawasan dan pengelolaan,” jelas Budi.
Saat ini, Pemprov Kaltim dan Bank Indonesia tengah intensif berkoordinasi dengan pemerintah pusat, khususnya Kementerian Keuangan, untuk mempercepat pembukaan blokir anggaran.
“Optimalisasi serapan anggaran sangat penting untuk mempercepat pembangunan ekonomi daerah, termasuk menyukseskan proyek strategis seperti IKN,” tegas Budi.
