Pranala.co, BONTANG – Pemerintah Kota Bontang menghadapi tantangan besar dalam penyusunan APBD 2026. Dana transfer dari pemerintah pusat anjlok drastis, membuat ruang fiskal daerah semakin sempit.
Wali Kota Bontang, Neni Moernaeni, menyebut kontraksi anggaran ini bukan hanya terjadi di Bontang, melainkan juga di seluruh Indonesia.
“Dana transfer pusat yang awalnya Rp919 triliun untuk seluruh provinsi, kabupaten, dan kota, kini tinggal Rp650 triliun. Memang ada tambahan Rp43 triliun, tapi tetap minus Rp219 triliun,” jelas Neni, usai menghadiri kegiatan World Cleanup Day, Selasa (23/9/2025).
Menghadapi kondisi ini, Neni mengajak perusahaan-perusahaan di Bontang untuk bersinergi. Ia menegaskan, program Corporate Social Responsibility (CSR) tidak boleh lagi dikelola sendiri-sendiri.
“Harus selaras dengan program pemerintah. Ini juga arahan dari kementerian agar kita berjalan bersama membangun Bontang,” tegasnya.
Menurut Neni, kolaborasi lintas sektor menjadi kunci. Dengan sinergi, beban pemerintah bisa lebih ringan, dan manfaat pembangunan bisa lebih luas dirasakan masyarakat.
Meski APBD 2026 dipastikan lebih kecil, Neni memastikan program pro rakyat tetap berjalan. Kesejahteraan pegawai pun dijaga agar pelayanan publik tidak terganggu.
“InsyaAllah Pemkot tetap responsif. APBD boleh kecil, tapi komitmen pada rakyat tetap besar,” ujarnya.
Langkah sinergi ini diharapkan membuat pembangunan lebih efisien. Dengan menyatukan arah antara APBD dan CSR, setiap rupiah yang digelontorkan bisa tepat sasaran.
“Bukan hanya meringankan beban pemerintah, tapi juga menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat,” tutup Neni. (FR)
Dapatkan berita terbaru PRANALA.co di Google News dan bergabung di grup Whatsapp kami
