TINGGAL hitunga bulan, Kota Samarinda, Kalimantan Timur bakal menggelar pesta demokrasi lima tahun sekali. Demi memilih kepala daerah baru tersebut, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Samarinda pun terus mempersiapkan tahapannya. Salah satunya ialah pengawasan dan pemantauan terhadap tempat pemungutan suara (TPS).
“Langkah ini sesuai dengan arahan dari KPU pusat. Setidaknya lima persen dari jumlah TPS yang ada,” ujar Firman Hidayat, ketua KPU Samarinda saat dikonfirmasi pada Selasa (4/8) petang.
Data terakhir ada 1.666 TPS di Samarinda. Kata dia, jika 5 persennya diambil sebagai sampel untuk pemantauan maka ada 58 TPS. Namun rencananya penyelenggara pesta demokrasi di ibu kota Kaltim ini bakal mengumpulkan angka maksimal. Nantinya masing-masing kelurahan kumpulkan sampel di dua TPS dengan kategori-kategori yang sudah ditentukan. Misalnya, dengan kategori daerah, kelurahan, atau desa yang berbatasan dengan wilayah lain. Sayangnya tak semuanya bakal berjalan mulus.
“Pasti ada kendala, misalnya saja kontur wilayah yang sulit dijangkau hingga angka positif COVID-19 di Samarinda yang terus naik yang buat sejumlah RT karantina mandiri,” terangnya.
Langkah evaluasi TPS ini bakal berlanjut hingga 13 Agustus nanti termasuk pendataan pemilih. Dari sejumlah TPS, daerah perbatasan kabupaten/kota lain yang nantinya bakal mendapat perhatian khusus dari KPU Samarinda. Seperti Kelurahan Sambutan, lalu Kelurahan Singosari. Keduanya berada di bagian selatan Samarinda yang langsung berbatasan dengan Kutai Kartanegara (Kukar).
“Ini demi mengantisipasi kemungkinan mobilisasi orang (saat pilkada nanti). Namun hal tersebut bakal sulit dilakukan karena jarak pemukiman dan batas berjauhan. Mobilisasi pasti terlihat karena hanya ada 1 jalur. Jadi tidak ada kesulitan untuk memantau pergerakan orang,” tegasnya.
Sebenarnya, tambah dia, saat ini pihaknya juga alami kendala untuk proses evaluasi di Kelurahan Sambutan. Pasalnya warga masih waswas dengan aktivitas banyak orang. Sebagian masyarakat tak mau membuka pintu rumahnya. Maklum pandemik COVID-19 belum berakhir. Pihaknya pun mencari solusi terbaik terkait hal tersebut. Salah satunya ialah meminta data penduduk lewat ketua RT.
“Walaupun didampingi Pak RT, tetap saja tidak ada yang membuka pintu. Ini jadi masalah, nanti kami evaluasi lagi agar pendataan pemilih bisa berjalan maksimal,” pungkasnya. (idn)
