PEMERINTAH Kota Samarinda mulai bergerak lebih serius membenahi wajah kawasan kumuh di pusat kota. Dua titik yang selama bertahun-tahun identik dengan persoalan lingkungan, yakni Kampung Tenun dan Waterfront City Lambung Mangkurat, kini masuk prioritas utama penataan.
Rencana penataan kawasan kumuh Samarinda akhirnya dieksekusi dengan ritme yang jauh lebih cepat. Wali Kota Samarinda, Andi Harun, secara khusus memberi peringatan keras agar jajarannya tidak lagi sekadar bermain dengan narasi kosong.
Dalam rapat penanganan kawasan kumuh di Balai Kota Samarinda, Senin (25/5/2026), Andi Harun langsung meminta seluruh organisasi perangkat daerah bekerja dengan ukuran yang jelas: angka dan dampak di lapangan.
“Kalau bicara pembangunan, ukurannya adalah hasil dan angka. Setiap OPD harus mampu menunjukkan kontribusi nyata terhadap penurunan kawasan kumuh, peningkatan kualitas lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Pernyataan itu muncul di tengah tekanan fiskal akibat efisiensi anggaran nasional. Kondisi tersebut membuat pemerintah daerah harus lebih selektif menentukan prioritas pembangunan.
Andi Harun mengingatkan APBD harus dijaga tetap sehat. Program yang berjalan, menurutnya, wajib benar-benar dirasakan masyarakat, bukan sekadar memenuhi rutinitas administratif.
“Kita harus hati-hati menjaga APBD agar tetap sehat. Prioritas kita adalah memastikan program yang benar-benar dibutuhkan masyarakat tetap berjalan,” ujarnya.
Di balik capaian penurunan kawasan kumuh di Samarinda, Kampung Tenun masih menyisakan pekerjaan rumah yang tidak kecil.
Kepala Bidang Kawasan Permukiman Disperkim Samarinda, Ronny Surya, memaparkan luas kawasan kumuh Samarinda yang pada 2020 mencapai 70,51 hektare kini berhasil ditekan menjadi 26,83 hektare.
Meski begitu, Kampung Tenun masih menyimpan sekitar 5,73 hektare kawasan kumuh, terutama di area sempadan sungai.
Kondisinya cukup memprihatinkan. Banyak rumah masih berupa bangunan kayu tidak permanen. Sanitasi belum memadai. Kawasan juga rawan banjir dan kebakaran.
Namun Pemkot Samarinda tak ingin penataan kawasan justru menghilangkan identitas lama Kampung Tenun yang sudah melekat sebagai pusat budaya dan ekonomi kreatif masyarakat.
Konsep yang disiapkan bukan sekadar menggusur lalu membangun ulang. Pemerintah ingin menghadirkan hunian terintegrasi dengan ruang usaha warga agar aktivitas ekonomi tetap hidup.
Nilai budaya juga dipertahankan lewat desain arsitektur yang menggabungkan unsur Kutai, Bugis, dan Indis. Pemkot ingin kawasan itu tetap memiliki karakter khas meski wajah lingkungannya berubah lebih modern dan sehat.
Wakil Wali Kota Samarinda, Saefuddin Zuhri, menegaskan penanganan kawasan kumuh tak bisa dibebankan pada satu instansi saja.
Menurut dia, pembenahan lingkungan harus dikerjakan lintas sektor, mulai dari jalan lingkungan, drainase, sanitasi, pengelolaan sampah, hingga sistem proteksi kebakaran.
“Koordinasi antar-OPD harus diperkuat. Semua harus terlibat sesuai tugas dan kewenangannya agar penanganan ini bisa berjalan maksimal,” katanya.
Ia juga meminta seluruh rencana yang sudah dibahas segera diterjemahkan menjadi tindakan nyata. Warga, kata dia, membutuhkan kepastian dan percepatan, bukan janji yang terus berulang.
Pemkot Samarinda menargetkan Kampung Tenun dan Waterfront City Lambung Mangkurat bukan hanya lepas dari label kawasan kumuh.
Lebih jauh, dua kawasan itu diharapkan berubah menjadi permukiman sehat, produktif, sekaligus destinasi wisata budaya baru di jantung Kota Tepian. [RIL]
Dapatkan berita terbaru Pranala.co dengan mengikuti Whatsapp Channel kami
