TAMBAHAN Penghasilan Pegawai (TPP) bagi aparatur sipil negara di Samarinda menjadi salah satu perhatian serius Wali Kota Andi Harun. Di tengah ketidakpastian ekonomi nasional, ia meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) lebih disiplin mengelola anggaran agar kondisi keuangan daerah tetap sehat.
Pesan itu disampaikan Andi Harun saat memimpin Evaluasi Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2026 Triwulan II di Ruang Rapat Wali Kota, Balai Kota Samarinda, Kamis (11/6/2026). Bagi Andi Harun, menjaga TPP bukan sekadar urusan kesejahteraan pegawai, tetapi juga menyangkut stabilitas kinerja birokrasi dalam melayani masyarakat.
“Kalau kita ingin TPP tetap terjaga, maka kita harus berani berhemat. Bukan memotong pelayanan, tetapi memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan benar-benar memberikan manfaat,” tegasnya.
Menurut Andi Harun, pola penyusunan anggaran tidak bisa lagi dilakukan dengan pendekatan rutin seperti tahun-tahun sebelumnya. Setiap program dan usulan belanja harus berbasis kebutuhan nyata, didukung data yang akurat, serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
“Penyusunan APBD ke depan harus benar-benar realistis. Setiap usulan belanja harus dapat dijelaskan kebutuhan dan manfaatnya. Jangan lagi menggunakan pendekatan perkiraan tanpa dasar yang jelas,” ujarnya.
Ia mengingatkan, sejumlah indikator ekonomi nasional masih memerlukan kewaspadaan. Fluktuasi harga minyak dunia, tekanan nilai tukar rupiah, potensi perlambatan ekonomi, hingga kebijakan transfer dana dari pemerintah pusat dapat memengaruhi kondisi fiskal daerah.
Karena itu, seluruh perangkat daerah diminta melakukan evaluasi menyeluruh terhadap struktur belanja masing-masing.
Andi Harun memberi contoh sederhana. Jika mengusulkan anggaran listrik, maka harus disertai data tagihan riil. Begitu pula dengan kebutuhan operasional lainnya yang harus dibuktikan melalui perhitungan yang jelas.
“Kalau belanja listrik, tunjukkan data tagihan riilnya. Kalau belanja operasional, tunjukkan kebutuhan nyatanya. Kita ingin APBD disusun berdasarkan fakta, bukan asumsi,” katanya.
Pendidikan dan Kesehatan Tetap Jadi Prioritas
Di tengah dorongan efisiensi, Andi Harun memastikan pelayanan dasar tidak boleh terganggu. Bidang pendidikan dan kesehatan tetap menjadi prioritas utama dalam penyusunan anggaran daerah.
Ia meminta OPD terkait memfokuskan belanja pada program yang dampaknya langsung dirasakan masyarakat.
Bukan hanya itu. Pemerintah Kota Samarinda juga diminta lebih siap menghadapi kemungkinan dampak sosial akibat perlambatan ekonomi. Salah satu langkah yang disiapkan adalah memperkuat Belanja Tidak Terduga (BTT).
Dana tersebut dinilai penting sebagai instrumen penanganan keadaan darurat, bantuan sosial, maupun kebutuhan mendesak lainnya.
Menurut Andi Harun, kelompok masyarakat berpenghasilan rendah merupakan pihak yang paling rentan ketika kondisi ekonomi memburuk. Karena itu, pemerintah harus memiliki ruang fiskal yang cukup untuk bergerak cepat.
“Pemerintah harus hadir ketika masyarakat membutuhkan. Karena itu, kita harus menyiapkan bantalan sosial dan ruang fiskal yang memadai,” ungkapnya.
Menutup arahannya, Andi Harun meminta seluruh perangkat daerah mulai menyusun berbagai skenario fiskal untuk tahun 2027.
Proyeksi pendapatan, belanja, hingga kewajiban daerah harus dihitung lebih cermat agar Samarinda tetap mampu menjaga stabilitas keuangan sekaligus mempertahankan kualitas pelayanan publik.
Evaluasi triwulan kedua ini diharapkan menjadi titik awal lahirnya tata kelola anggaran yang lebih terukur, adaptif, dan akuntabel. [RIL/DIAS]
Nikmati berita dan informasi terbaru Pranala.co dengan mengikuti Whatsapp Channel kami
