SAMARINDA, Pranala.co — Sorotan publik terhadap pembentukan Tim Ahli Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TAGUPP) di Kalimantan Timur (Kaltim) terus bergulir. Menanggapi hal tersebut, Gubernur Rudy Mas’ud, angkat bicara dan menegaskan bahwa keberadaan tim tersebut bukan bentuk pemborosan anggaran, melainkan langkah strategis untuk memastikan kebijakan daerah tepat sasaran.
TAGUPP dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nomor 100.3.3.1/K.9/Tahun 2026 dengan total 47 personel, terdiri dari 39 tenaga teknis dan delapan dewan penasihat. Jumlah ini sempat menjadi perhatian publik karena dinilai cukup besar, baik dari sisi personel maupun anggaran.
Namun, Gubernur Kaltim menilai persepsi tersebut perlu diluruskan. Ia menegaskan bahwa tim ahli justru merupakan investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.
“Jangan sampai ada salah persepsi. Ini bukan sekadar biaya, tetapi investasi agar kebijakan yang diambil benar-benar berpihak kepada masyarakat,” ujarnya di Samarinda, Rabu (1/4/2026).
Menurutnya, pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kalimantan Timur yang mencapai puluhan triliun rupiah membutuhkan ketepatan dalam pengambilan keputusan. Kesalahan kebijakan, kata dia, berpotensi menimbulkan kerugian yang jauh lebih besar dibandingkan biaya operasional tim ahli.
“Kalau salah mengambil kebijakan, berapa besar kerugian yang bisa terjadi? APBD kita sangat besar. Karena itu, kebijakan harus benar-benar berdampak langsung bagi masyarakat,” tegasnya.
Rudy juga memastikan bahwa proses pembentukan TAGUPP telah melalui prosedur operasional standar (SOP) dan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ia menyebut komposisi tim ahli di Kalimantan Timur masih dalam batas wajar jika dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia.
Selain itu, ia menekankan bahwa seluruh anggota TAGUPP dipilih berdasarkan kompetensi dan rekam jejak di bidangnya masing-masing. Para ahli tersebut diharapkan mampu menjadi penggerak percepatan pembangunan sekaligus menjawab tantangan kompleks di daerah.
“Mereka adalah orang-orang yang memiliki keahlian. Risiko kebijakan yang salah bisa jauh lebih besar dibandingkan biaya tim ahli,” jelasnya.
Pemprov Kaltim, lanjut Rudy, tetap membuka ruang bagi kritik dan masukan dari masyarakat. Transparansi dan akuntabilitas tetap menjadi prinsip utama dalam setiap kebijakan yang diambil.
Dia berharap TAGUPP diharapkan dapat menjadi jembatan antara visi pembangunan daerah dengan implementasi program di lapangan, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Kaltim. (TIA)
Dapatkan berita terbaru PRANALA.co di Google News dan mari bergabung di grup Whatsapp kami
