Pranala.co, BONTANG — Rencana Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang membangun lapangan mini soccer di Kelurahan Berbas Pantai memunculkan beragam tanggapan dari masyarakat. Sejumlah warga menilai, kebijakan tersebut perlu dikaji ulang karena masih banyak kebutuhan mendesak yang belum tertangani secara optimal, terutama persoalan banjir dan sektor pendidikan.
Salah satu warga RT 48 Kelurahan Berebas Tengah, Isak Rombe, menyampaikan kekhawatirannya terhadap skala prioritas penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Menurutnya, pembangunan fasilitas olahraga baru seharusnya tidak mengesampingkan persoalan dasar yang selama ini dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Di wilayah kami, setiap kali hujan turun, warga selalu waswas. Apalagi jika hujan bersamaan dengan pasang air laut, debit air cepat naik dan berpotensi menimbulkan banjir,” ujar Isak, Senin (9/2/2026).
Ia menuturkan, persoalan banjir tidak hanya terjadi di satu titik, tetapi hampir merata di sejumlah kawasan Kota Bontang. Kondisi tersebut dinilai belum mendapat penanganan maksimal, sementara pemerintah justru merencanakan pembangunan lapangan mini soccer dengan nilai anggaran yang cukup besar.
Isak juga menilai, minat masyarakat terhadap sepak bola tidak bisa disamaratakan. Menurutnya, fasilitas olahraga sepak bola di Bontang saat ini sudah relatif memadai, termasuk keberadaan dua lapangan mini soccer yang telah lebih dahulu beroperasi.
“Masih banyak kebutuhan yang jauh lebih mendesak, seperti penanganan banjir, peningkatan kualitas pendidikan, dan penciptaan lapangan kerja. Itu yang lebih dibutuhkan masyarakat,” katanya.
Ia menambahkan, anggaran pembangunan lapangan mini soccer yang disebut mencapai sekitar Rp15 miliar seharusnya digunakan setelah kebutuhan prioritas masyarakat terpenuhi.
“Angkanya tidak kecil. Dengan dana sebesar itu, banyak hal mendasar yang bisa dibenahi,” ujarnya.
Pandangan serupa disampaikan Rediono, warga Bontang yang juga dikenal sebagai aktivis pendidikan. Ia menilai, sarana olahraga sepak bola di Kota Bontang pada dasarnya sudah mencukupi. Jika pemerintah ingin menambah fasilitas olahraga, Rediono menyarankan agar pembangunan diarahkan pada fasilitas yang lebih inklusif.
“Kalau ingin membangun sarana olahraga, alun-alun terpadu justru lebih bermanfaat. Di sana, berbagai jenis olahraga bisa difasilitasi dan dinikmati semua kalangan,” ujar Rediono.
Ia mengingatkan agar pemerintah tidak terjebak pada tren atau fenomena sesaat. Menurutnya, ramainya lapangan mini soccer di kawasan tertentu tidak bisa dijadikan satu-satunya alasan untuk membangun fasilitas serupa di wilayah lain.
“Jangan sampai ikut-ikutan tren. Hanya karena lapangan mini soccer di Kampung Baru ramai, lalu ingin diperbanyak di tempat lain,” katanya.
Rediono juga mengingatkan bahwa tidak semua masyarakat memiliki ketertarikan pada sepak bola. Ia khawatir, jika pembangunan dilakukan tanpa kajian mendalam, lapangan mini soccer justru akan sepi peminat dan berujung pada pemborosan anggaran.
“Penduduk Bontang tidak terlalu banyak. Bahkan di kota besar seperti Surabaya saja, banyak lapangan futsal yang akhirnya sepi,” jelasnya.
Di sisi lain, Rediono menyoroti keterbatasan APBD Bontang yang kerap disampaikan pemerintah daerah. Menurutnya, kondisi tersebut seharusnya menjadi alasan kuat untuk memprioritaskan program yang benar-benar berdampak langsung pada masyarakat, khususnya di bidang pendidikan.
Sebagai aktivis pendidikan, ia menilai masih banyak pekerjaan rumah yang perlu dibenahi, mulai dari fasilitas laboratorium hingga sarana pengembangan potensi anak-anak. Dengan dukungan infrastruktur pendidikan yang memadai, ia meyakini Bontang mampu melahirkan generasi muda yang unggul di berbagai bidang.
“Mini soccer memang bagian dari pengembangan olahraga. Tetapi fasilitas sepak bola kita sudah cukup. Jangan lupa, Bontang memiliki banyak talenta lain yang belum tergali karena keterbatasan fasilitas,” tegasnya.
Ia pun meminta Pemkot Bontang lebih bijak dan transparan dalam mengambil keputusan pembangunan, terutama yang berkaitan dengan penggunaan APBD. Menurutnya, setiap proyek harus dikaji secara menyeluruh, mulai dari manfaat, dampak sosial, hingga pengaruhnya terhadap keuangan daerah.
“Satu lapangan mini soccer saja menelan anggaran sekira Rp15 miliar. Jika dibangun di 15 kelurahan, totalnya bisa mencapai Rp225 miliar. Itu angka yang sangat besar,” paparnya.
Rediono menilai, anggaran sebesar itu akan memberikan dampak yang jauh lebih terasa apabila dialokasikan untuk sektor pendidikan atau penanganan banjir. “Pendidikan kita bisa jauh lebih maju, atau persoalan banjir di beberapa wilayah bisa teratasi,” pungkasnya. (FR)
Dapatkan berita terbaru PRANALA.co di Google News dan mari bergabung di grup Whatsapp kami
