KAPAL wisata Bontang menjadi perhatian Forum Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Kota Bontang setelah ditemukan masih banyak armada yang belum memenuhi standar keselamatan, administrasi pelayaran, hingga perlindungan asuransi.
Kondisi tersebut mendorong Forum Pokdarwis memperketat standar operasional bagi pelaku wisata bahari seiring meningkatnya minat wisatawan menikmati laut dan pulau-pulau kecil di kawasan pesisir Kota Taman.
Ketua Forum Pokdarwis Kota Bontang, I Gede Astriawan, mengatakan keselamatan wisatawan harus menjadi prioritas utama dalam pengembangan wisata bahari.
“Kami ingin destinasi wisata di Bontang benar-benar menjadi lebih baik. Bukan hanya ramai dikunjungi, tetapi yang paling utama adalah menjamin keselamatan wisatawan,” ujar I Gede saat dihubungi, Rabu (19/8/2026).
Salah satu ketentuan yang diperketat adalah penggunaan life jacket bagi seluruh wisatawan yang menggunakan kapal wisata Bontang.
Pemandu maupun kru kapal diwajibkan memasangkan jaket keselamatan kepada setiap penumpang sebelum kapal bertolak. Wisatawan yang menolak mengenakan alat keselamatan juga diminta tidak mengikuti perjalanan.
“Kalau ada yang tidak mau memakai alat keselamatan, lebih baik tidak ikut berangkat. Itu demi meminimalkan risiko fatal di laut,” tegas Gede.
Menurut dia, aturan tersebut bukan sekadar prosedur tambahan. Penggunaan alat keselamatan menjadi bagian penting untuk mengurangi risiko apabila terjadi keadaan darurat selama perjalanan di laut.
Manifes Penumpang Wajib Lengkap
Forum Pokdarwis juga meminta seluruh operator wisata bahari menyusun manifes penumpang secara lengkap sebelum kapal berangkat.
Gede mengatakan pencatatan data penumpang selama ini belum berjalan optimal. Kondisi tersebut dapat menyulitkan proses identifikasi apabila terjadi kecelakaan atau keadaan darurat.
“Ke depan kami ingin seperti sistem di penerbangan. Sebelum kapal berangkat, data penumpang sudah diserahkan sehingga ketika terjadi musibah semuanya mudah dilacak,” katanya.
Karena itu, seluruh operator diminta melaporkan aktivitasnya kepada organisasi perangkat daerah (OPD) terkait. Data tersebut diharapkan dapat terintegrasi sehingga pengawasan terhadap aktivitas wisata bahari lebih mudah dilakukan.
Banyak Armada Masih Berstatus Kapal Nelayan
Persoalan standar tidak hanya menyangkut keselamatan penumpang. Forum Pokdarwis juga menemukan masih banyak pelaku usaha yang belum memenuhi administrasi pelayaran maupun perlindungan asuransi.
Bahkan, sebagian armada yang digunakan untuk melayani wisatawan masih berstatus kapal nelayan.
“Yang menjadi kapal wisata secara penuh sebenarnya belum banyak. Sebagian masih kapal nelayan yang digunakan untuk mengangkut wisatawan. Angka pastinya masih kami data karena ada pemilik yang memiliki hingga sepuluh kapal,” ungkap Gede.
Forum Pokdarwis saat ini telah menghimpun enam komunitas kapal wisata di Bontang. Selain itu, terdapat sekitar lima kelompok biro perjalanan atau penyedia jasa open trip yang telah memiliki manajemen resmi.
Seluruh pelaku usaha tersebut didorong memenuhi standar yang ditetapkan, termasuk memastikan adanya perlindungan asuransi bagi kru kapal dan wisatawan.
Izin Kapal Wisata Jadi Perhatian
Forum Pokdarwis juga menyoroti persoalan perizinan kapal wisata Bontang. Berdasarkan informasi yang diterima melalui KSOP, izin yang tersedia saat ini masih sebatas untuk kapal angkut barang dan kapal perikanan.
Belum adanya izin khusus kapal penumpang wisata menjadi persoalan yang ingin ditindaklanjuti Forum Pokdarwis bersama pihak terkait.
“Kami berharap OPD terkait tidak mempersulit, tetapi membantu pelaku wisata dalam proses perizinan. Informasi yang kami terima, izin kapal wisata belum diterbitkan di Bontang. Ini akan kami tindak lanjuti untuk mencari penyebabnya,” ujarnya.
Forum Pokdarwis berharap pemerintah dapat membantu pelaku usaha memahami sekaligus memenuhi persyaratan perizinan. Dengan begitu, pertumbuhan wisata bahari tidak berjalan tanpa standar administrasi yang jelas.
Dorong Titik Khusus Keberangkatan
Forum Pokdarwis juga mendukung rencana pemerintah menetapkan titik khusus keberangkatan wisata bahari.
Menurut Forum Pokdarwis, keberadaan titik keberangkatan khusus akan memudahkan pendataan kapal dan pengawasan aktivitas pelayaran. Titik tersebut juga dinilai dapat mempercepat penanganan apabila terjadi keadaan darurat.
Langkah berikutnya yang disiapkan adalah membentuk grup komunikasi lintas sektor. Grup tersebut akan melibatkan pelaku wisata bersama Dinas Pariwisata, KSOP, BPBD, Damkar, Satpolairud, TNI AL, rumah sakit, serta instansi terkait lainnya.
Gede menilai koordinasi antarlembaga menjadi bagian penting dalam pengelolaan wisata bahari, terutama ketika menghadapi situasi darurat.
“Harapan kami semua pihak mendukung pengembangan wisata bahari Bontang. Kami ini perintis yang ingin ikut menyukseskan program pemerintah. Karena 70 persen wilayah Bontang adalah lautan, maka potensi wisata pesisir harus dibangun dengan standar keselamatan yang baik,” harap dia. (*)
