Pranala.co, PANGKEP — Jembatan kayu itu sudah direhabilitasi. Tapi belum benar-benar bisa dipakai.
Keluhan itu datang dari warga Dusun Barat, Desa Marasende, Kecamatan Liukang Kalmas, Kabupaten Pangkep. Jembatan kayu yang direhab Pemerintah Daerah Pangkep dinilai belum menjawab kebutuhan utama masyarakat pesisir.
Padahal, jembatan tersebut bukan sekadar penghubung. Ia adalah nadi aktivitas warga. Tempat kapal nelayan bersandar. Lokasi bongkar muat hasil laut. Akses keluar masuk logistik harian.
Kini, fungsi itu belum kembali. “Belum sepenuhnya bermanfaat bagi masyarakat,” kata Arsadi Narang, warga Desa Marasende sekaligus mantan Ketua IPMA Kalmas periode 2021–2022, Sabtu (27/12/2025).
Menurut Arsadi, rehabilitasi yang dilakukan masih sangat terbatas. Dari total panjang jembatan sekitar 100 meter, bagian yang diperbaiki baru sekitar 10 meter.
Sisanya masih menggunakan konstruksi lama. “Belum bisa digunakan sandar kapal untuk muat bongkar barang,” ujarnya.
Kondisi itu membuat warga bertanya-tanya. Apakah proyek ini akan dilanjutkan. Atau berhenti sampai di situ.
“Belum ada kejelasan dari Pemda. Kami juga tidak tahu kelanjutannya bagaimana,” tambah Arsadi.
Kekhawatiran warga bukan tanpa alasan. Jembatan kayu tersebut menopang roda ekonomi masyarakat kepulauan. Dari sanalah hasil laut didistribusikan. Dari sana pula kebutuhan pokok masuk ke desa.
Jika jembatan tak berfungsi optimal, dampaknya langsung terasa. Warga berharap ada penjelasan terbuka dari pemerintah daerah. Sekaligus perbaikan menyeluruh. Bukan setengah jalan.
“Harapan kami sederhana. Jembatan ini diperbaiki secara tuntas. Aman digunakan. Manfaatnya benar-benar dirasakan,” pungkas Arsadi.
Pemerintah daerah pun angkat bicara. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pangkep, Baharuddin, menjelaskan bahwa pekerjaan dermaga di Marasende tahun 2025 telah diselesaikan sesuai anggaran yang tersedia.
“Pekerjaan sudah dilaksanakan sesuai Rencana Anggaran Biaya,” jelasnya saat dikonfirmasi, Sabtu (27/12/2025).
Ia mengakui, awalnya ada rencana melanjutkan pekerjaan pada 2026. Namun keterbatasan anggaran dan kebijakan efisiensi membuat rencana tersebut belum bisa direalisasikan.
“Anggaran kami sangat terbatas. Karena itu, pekerjaan lanjutan belum dapat dilaksanakan,” ujarnya.
Meski demikian, Baharuddin menyebut upaya lanjutan tetap diusahakan. “Diupayakan di anggaran perubahan 2026 atau menyesuaikan ketersediaan anggaran,” tambahnya.
Bagi warga Marasende, jembatan bukan sekadar proyek. Ia adalah kebutuhan hidup. Infrastruktur yang menentukan lancar tidaknya aktivitas sehari-hari. (*)
Dapatkan berita terbaru PRANALA.co di Google News dan mari bergabung di grup Whatsapp kami
