PERUBAHAN arus informasi yang bergerak semakin cepat membuat peran humas tak lagi sebatas menyampaikan berita. Kini, humas dituntut mampu merespons isu secara cepat, menjaga kepercayaan publik, sekaligus memastikan informasi yang diterima masyarakat akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
Semangat itu menjadi fokus utama Forum Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Bakohumas) Kalimantan Timur Tahun 2026 yang digelar Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalimantan Timur di Aula Hotel Five Premiere, Samarinda, Jumat (31/7/2026). Kegiatan berlangsung secara luring dan juga diikuti peserta melalui Zoom.
Kepala Diskominfo Kaltim, Ririn Sari Dewi, mengatakan forum tersebut menjadi ruang strategis untuk memperkuat koordinasi sekaligus menyamakan langkah seluruh insan kehumasan di Kalimantan Timur.
"Forum Bakohumas ini merupakan wadah yang sangat strategis untuk mempererat silaturahmi sekaligus menyelaraskan langkah seluruh jajaran humas di Kalimantan Timur agar kita dapat menyajikan pelayanan informasi yang cepat, akurat, dan tepercaya bagi masyarakat," ujar Ririn.
Menurutnya, tantangan komunikasi publik terus berkembang sehingga membutuhkan komitmen bersama dari seluruh instansi agar penyampaian informasi berlangsung selaras, efektif, dan memberi dampak positif bagi masyarakat.
Forum Bakohumas Kaltim 2026 mengangkat tema peningkatan kinerja humas melalui media sosial dan media massa dalam mengelola isu krisis serta menyusun strategi publikasi yang efektif.
Tema tersebut dipilih sebagai respons atas perubahan pola komunikasi di era Revolusi Industri 5.0. Perkembangan teknologi membuat informasi menyebar dalam hitungan detik sehingga humas dituntut mampu beradaptasi lebih cepat.
Ririn menegaskan, media sosial kini bukan lagi sekadar sarana publikasi, tetapi telah menjadi instrumen penting dalam membangun kepercayaan masyarakat.
"Perkembangan teknologi di era revolusi industri 5.0 membawa tantangan tersendiri bagi peran kehumasan, sehingga kita dituntut untuk lihai memanfaatkan media sosial dan media massa tidak hanya sebagai media publikasi rutin, melainkan juga sebagai instrumen utama dalam mengelola isu krisis secara tepat dan terukur demi menjaga kepercayaan publik," katanya.
Pelaksanaan Forum Bakohumas Kaltim 2026 juga didukung sejumlah regulasi yang menjadi dasar penyelenggaraan komunikasi publik pemerintah.
Di antaranya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012.
Menurut Ririn, regulasi tersebut menegaskan bahwa fungsi humas merupakan bagian penting dari tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
"Landasan hukum yang lengkap ini menegaskan bahwa kerja kehumasan bukanlah sekadar aktivitas teknis, melainkan amanat undang-undang yang mewajibkan kita untuk menghadirkan keterbukaan informasi, meningkatkan mutu pelayanan publik, dan menjaga tata kelola pemerintahan yang akuntabel di Kalimantan Timur," ujarnya.
Forum ini diikuti sekitar 150 peserta yang berasal dari berbagai unsur kehumasan di Kalimantan Timur.
Mereka terdiri atas perwakilan Forkopimda, organisasi perangkat daerah (OPD) Pemprov Kaltim, pemerintah kabupaten dan kota, instansi vertikal, perguruan tinggi negeri maupun swasta, BUMN, BUMD, hingga rumah sakit umum dan rumah sakit daerah.
Ririn menyampaikan apresiasi atas tingginya partisipasi peserta, baik yang hadir langsung di Samarinda maupun yang mengikuti kegiatan secara daring.
"Kehadiran rekan-rekan humas dari jajaran kabupaten dan kota serta berbagai instansi lintas sektoral, baik yang hadir secara langsung di Samarinda maupun melalui sambungan Zoom, menunjukkan komitmen bersama yang sangat kuat untuk memajukan dunia kehumasan dan mempererat sinergitas di Kalimantan Timur," ucapnya.
Forum Bakohumas Kaltim 2026 diharapkan menjadi pijakan untuk memperkuat kolaborasi antarlembaga dalam memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat.
Selain menyelaraskan strategi komunikasi publik, forum ini juga menjadi ruang evaluasi agar kualitas publikasi pemerintah terus meningkat seiring perubahan kebutuhan masyarakat.
"Kami optimistis Forum Bakohumas Kaltim ini dapat menjadi momentum yang sangat baik dalam menyatukan langkah, meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik, serta mengukuhkan peran humas sebagai pilar utama keterbukaan dan kemajuan pembangunan di Kalimantan Timur," tutup Ririn. (*)
