STATUS Balikpapan sebagai kota transit yang kian sibuk ternyata menyimpan kekhawatiran tersendiri bagi Wali Kota Rahmad Mas’ud. Di hadapan ribuan pengurus lingkungan, ia melontarkan peringatan keras: jangan sampai kota ini kecolongan oleh kehadiran orang asing yang tidak terdata.
Rahmad menegaskan bahwa posisi Ketua RT bukan sekadar jabatan administratif. Mereka adalah “benteng” pertama yang menentukan apakah sebuah lingkungan aman atau justru menyimpan potensi bahaya.
“Pak RT dan Ibu RT saya ingatkan, karena Bapak dan Ibu sekalian adalah garda terdepan. Kalian adalah telinga dan mata dari pemerintah,” ujar Rahmad saat menghadiri Sosialisasi Lintas Stakeholder di BSCC Dome Balikpapan, Selasa (2/6/2026).
Mobilitas penduduk di Balikpapan memang sedang berada di titik tertinggi. Sebagai pintu gerbang utama, arus keluar masuk orang terjadi setiap detik. Rahmad menyadari, tanpa pendataan yang ketat, identitas pendatang akan menjadi misteri yang sulit dipecahkan jika terjadi masalah hukum.
Ia tak ingin ada pelaku kriminal yang dengan mudah bersembunyi di balik status “pendatang” tanpa diketahui rimbanya. Seringkali, saat sebuah tindak pidana terjadi, aparat kesulitan melacak karena pelaku menggunakan identitas luar daerah namun berdomisili tanpa melapor.
“Balikpapan ini kota transit. Kalau kita tidak betul-betul mendata, kita tidak bisa mengidentifikasi siapa saja yang masuk,” tuturnya.
Solusinya sederhana namun kerap diabaikan: ketertiban melapor. Rahmad meminta seluruh Ketua RT kembali menghidupkan aturan wajib lapor bagi siapa pun yang menetap sementara di wilayahnya.
Batas waktunya jelas, maksimal 2×24 jam setelah tiba di lokasi. Ketegasan ini dianggap krusial untuk memudahkan deteksi dini. Rahmad ingin memastikan bahwa setiap jengkal wilayah Balikpapan terpantau secara akurat.
“Minimal 2×24 jam mereka harus memberikan data dan melapor ke RT. Ini penting. Kalau ada domisili sementaranya, itu mempermudah kita mencegah kriminalitas,” tegas orang nomor satu di Balikpapan tersebut.
Meski acara tersebut membahas program digitalisasi pemerintah, Rahmad menekankan bahwa teknologi hanyalah alat. Inti dari keamanan kota tetap terletak pada kepedulian manusia dan koordinasi antarwarga.
Ia mengajak seluruh elemen, mulai dari RT, LKM, hingga tokoh masyarakat, untuk memiliki satu frekuensi yang sama dalam menjaga kondusivitas daerah.
“Bukan hanya soal program digital yang kami sampaikan. Yang jauh lebih penting adalah bagaimana kita menyatukan persepsi untuk menjaga Balikpapan melalui komunikasi yang kuat,” tutup Rahmad. [RUL]
Dapatkan berita terbaru Pranala.co dengan mengikuti Whatsapp Channel kami
