ISU bantuan sosial (bansos) yang salah sasaran kerap menjadi duri dalam daging bagi masyarakat. Di Balikpapan, Kalimantan Timur (Kaltim) praktik “orang mampu” yang justru mendapat subsidi, sementara warga miskin terabaikan, dipastikan bakal segera berakhir.
Wali Kota Balikpapan, Rahmad Mas’ud, menegaskan komitmennya untuk membedah total data kemiskinan di Kota Beriman. Lewat digitalisasi perlindungan sosial alias Perlinsos. Dia ingin memastikan setiap rupiah bantuan jatuh ke tangan yang benar-benar membutuhkan.
“Ini perlu supaya kita tahu benar-benar siapa yang gakin (keluarga miskin), yang mana yang perlu bantuan. Datanya harus detail, by name by address,” ujar Rahmad di sela-sela kick off sosialisasi di BSCC Dome, Selasa (2/6/2026).
Rahmad tidak sekadar bicara soal teknologi Digital Public Infrastructure (DPI). Ia justru menyoroti faktor manusia di balik data tersebut. Secara khusus, ia memberikan pesan menohok bagi para ketua RT yang menjadi garda terdepan pendataan.
Ia meminta seluruh ketua RT bekerja objektif. Tak boleh ada lagi pendataan yang didasari faktor kedekatan atau kekerabatan, sementara warga yang menderita justru tidak tersentuh.
“Jangan ada pilih kasih, jangan karena kerabat atau kedekatan. Tidak ada like or dislike. Kalau memang keluarga itu memerlukan, kita harus bantu. Ini tanggung jawab kita semua,” tegas Rahmad di hadapan ratusan perwakilan warga.
Bagi Rahmad, keadilan sosial dimulai dari kejujuran data. Ia tidak ingin lagi mendengar ada laporan warga mampu yang malah menikmati subsidi pemerintah.
“Jadi jangan ada orang kaya yang kita subsidi. Insyaallah melalui digitalisasi ini, penerimaan bantuan akan akurat dan tepat sasaran,” imbuhnya.
Uji Coba Nasional: Sebulan Penentuan
Balikpapan kini memikul tanggung jawab besar. Kota ini terpilih sebagai satu dari 42 daerah di Indonesia yang menjadi lokasi pilot project nasional untuk transformasi digital ini.
Proses pendaftaran perlindungan sosial digital ini akan berlangsung selama satu bulan penuh, mulai 4 Juni hingga 3 Juli 2026.
Untuk menyukseskan agenda besar ini, Pemkot mengerahkan 365 agen perlindungan sosial yang tersebar di 34 kelurahan. Mereka terdiri dari ASN dan mitra Dinas Sosial yang bertugas mendampingi warga melakukan registrasi, verifikasi, hingga proses sanggahan jika ada data yang tak sesuai.
Rahmad mengajak seluruh kepala keluarga untuk proaktif mendaftar, baik secara mandiri maupun mendatangi agen di kelurahan. Dukungan dari DPRD dan tokoh masyarakat juga diharapkan untuk mengawal proses ini agar berjalan transparan tanpa ada manipulasi. [RUL]
Dapatkan berita terbaru Pranala.co dengan mengikuti Whatsapp Channel kami
