PERSOALAN bantuan sosial alias Bansos yang kerap tidak tepat sasaran masih menjadi pekerjaan rumah di banyak daerah. Di Balikpapan, upaya membenahi masalah itu kini memasuki babak baru.
Pemerintah Kota Balikpapan mulai memperkuat akurasi penyaluran bantuan sosial melalui perluasan piloting digitalisasi perlindungan sosial tahun 2026. Langkah tersebut ditandai dengan kick off dan sosialisasi lintas pemangku kepentingan yang digelar di BSCC Dome Balikpapan, Selasa (2/6/2026).
Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud menegaskan, digitalisasi menjadi kunci untuk memastikan bantuan pemerintah benar-benar diterima warga yang berhak.
Melalui Digital Public Infrastructure (DPI), pemerintah akan memiliki data yang lebih rinci dan akurat mengenai kondisi sosial masyarakat. Dengan begitu, peluang terjadinya salah sasaran dalam penyaluran bantuan dapat ditekan.
“Ini perlu supaya kita tahu siapa yang benar-benar memerlukan bantuan. Datanya harus detail, by name dan by address,” kata Rahmad.
Ia menyoroti masih adanya kemungkinan warga yang tergolong mampu justru menerima bantuan, sementara mereka yang benar-benar membutuhkan belum terdata dengan baik.
Karena itu, Rahmad menegaskan proses pendataan harus dilakukan secara cermat dan objektif.
“Jangan ada orang kaya yang kita subsidi. Jangan ada orang yang mampu yang menerima bantuan sosial. Melalui digitalisasi ini, penerimaan bantuan diharapkan lebih akurat dan tepat sasaran,” tegasnya.
Kepercayaan pemerintah pusat kepada Balikpapan juga tidak kecil. Kota Beriman menjadi salah satu dari 42 kabupaten dan kota di Indonesia yang ditunjuk sebagai lokasi perluasan pilot project digitalisasi perlindungan sosial.
Bagi Rahmad, status tersebut bukan sekadar prestise. Ada tanggung jawab besar yang harus dijalankan untuk membuktikan bahwa teknologi mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik, khususnya di sektor sosial.
Menurutnya, program ini dirancang untuk memperbaiki akurasi data penerima bantuan sekaligus mempercepat proses penyaluran bantuan agar lebih transparan, akuntabel, dan mudah diawasi.
Pelaksanaan program melibatkan koordinasi berbagai kementerian dan lembaga, mulai dari Gugus Tugas Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah, Kementerian Sosial hingga Badan Pusat Statistik (BPS).
Pendataan perlindungan sosial digital di Balikpapan akan berlangsung selama satu bulan, mulai 4 Juni hingga 3 Juli 2026.
Untuk menyukseskan program tersebut, Pemkot Balikpapan menyiapkan 365 agen perlindungan sosial yang tersebar di 34 kelurahan dan enam kecamatan.
Di setiap kelurahan terdapat 10 agen yang terdiri atas aparatur sipil negara (ASN) dan mitra Dinas Sosial. Sementara di tingkat kecamatan, tambahan mitra sosial disiapkan untuk memperkuat proses pendampingan masyarakat.
Mereka akan menjadi ujung tombak pelaksanaan program. Tugasnya tidak hanya membantu registrasi warga, tetapi juga melakukan verifikasi, validasi hingga menerima sanggahan data apabila ditemukan ketidaksesuaian di lapangan.
Di hadapan para ketua RT yang hadir dalam kegiatan tersebut, Rahmad menyampaikan pesan yang cukup tegas.
Ia meminta proses pendataan dilakukan secara jujur dan tidak dipengaruhi hubungan keluarga, kedekatan pribadi maupun faktor suka dan tidak suka.
Menurutnya, bantuan sosial harus diberikan berdasarkan kondisi riil warga, bukan karena relasi atau pertimbangan subjektif lainnya.
“Jangan karena kerabat, jangan karena kedekatan. Kalau memang keluarga kita membutuhkan, tentu harus dibantu. Tetapi semuanya harus berdasarkan kondisi yang sebenarnya,” ujarnya.
Rahmad juga mengajak warga untuk ikut mengawasi jalannya pendataan. Ia berharap pengawasan tidak hanya dilakukan pemerintah, tetapi juga DPRD, tokoh masyarakat dan seluruh elemen yang terlibat.
Partisipasi masyarakat dinilai penting untuk memastikan data yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kondisi sosial warga Balikpapan saat ini.
Selain mendorong kepala keluarga melakukan pendaftaran perlindungan sosial, para ketua RT juga diminta menyerahkan data terbaru kepala keluarga di wilayah masing-masing.
Langkah itu menjadi fondasi penting dalam membangun basis data sosial yang lebih akurat, mutakhir, dan dapat digunakan sebagai dasar berbagai program bantuan pemerintah ke depan. [RE/RUL]
Dapatkan berita terbaru Pranala.co dengan mengikuti Whatsapp Channel kami
