DPRD BERAU menyoroti serius kondisi RSUD dr Abdul Rivai setelah terungkap utang pengadaan obat mencapai sekira Rp36 miliar yang berdampak pada kekosongan stok obat. Temuan ini mencuat dalam rapat dengar pendapat (RDP) dan menjadi catatan penting dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Pemerintah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2025.
Anggota Komisi I DPRD Berau, Waris, menilai persoalan tersebut mencerminkan lemahnya tata kelola rumah sakit. Ia menegaskan ketersediaan obat merupakan standar dasar pelayanan kesehatan yang tidak boleh terganggu.
“Stok obat itu menyangkut nyawa. Tidak boleh sampai kosong,” ujar Waris, Senin (13/4/2026).
Ia juga menyoroti akumulasi utang rumah sakit serta berbagai keluhan pasien terkait pelayanan. Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap manajemen RSUD.
“Ini sudah menjadi kegagalan manajemen. Harus ada yang bertanggung jawab,” katanya.
DPRD bahkan mengusulkan opsi pergantian manajemen dalam forum Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai langkah pembenahan layanan kesehatan.
Ketua Komisi I DPRD Berau, Elita Herlina, menambahkan pihaknya juga mempertanyakan pengelolaan anggaran rumah sakit. Dari total anggaran sekitar Rp210 miliar, realisasi hanya Rp187 miliar sehingga masih terdapat sisa lebih penggunaan anggaran (SiLPA).
“Kenapa ada SiLPA, tapi di sisi lain terjadi kekosongan obat. Ini yang sedang kami dalami,” ujar Elita.
Menurut dia, hasil evaluasi DPRD akan menjadi rekomendasi kepada pemerintah daerah untuk memperbaiki sistem pelayanan dan manajemen rumah sakit.
Sementara itu, pihak manajemen RSUD melalui Kepala Bagian Tata Usaha, Sarengat, menjelaskan kekosongan obat dipicu oleh lonjakan permintaan pada akhir tahun serta tekanan keuangan akibat penurunan klasifikasi pembayaran BPJS dari tipe C ke tipe D.
“Selama penurunan itu, pendapatan rumah sakit ikut terdampak,” kata Sarengat.
Ia mengakui utang pengadaan obat sempat melampaui Rp10 miliar, namun sebagian telah dilunasi sekitar Rp5,5 miliar. Selain itu, beban pembiayaan pembangunan Gedung Walet turut memengaruhi kemampuan pembayaran kepada pemasok.
Meski demikian, manajemen memastikan kondisi saat ini mulai membaik. Stok obat telah kembali tersedia dan pelayanan kepada pasien dinyatakan berjalan normal.
“Semua obat sudah tersedia kembali, pelayanan sudah berjalan seperti biasa,” ujarnya.
DPRD Berau menegaskan akan terus mengawal persoalan ini agar tidak terulang, mengingat layanan kesehatan merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang tidak boleh terganggu oleh persoalan manajerial. [ADS/DPRD BERAU]
Dapatkan berita terbaru PRANALA.co di Google News dan mari bergabung di grup Whatsapp kami
