PERSOALAN penyalahgunaan zat adiktif pada anak kembali menjadi perhatian di Bontang. Pemerintah Kota Bontang mengungkap adanya tiga titik rawan yang diduga menjadi lokasi penyalahgunaan zat di kalangan anak dan remaja saat Wali Kota Neni Moerniaeni melakukan kunjungan kerja ke Kelurahan Tanjung Laut, Senin (4/5/2026).
Temuan itu mencuat dalam diskusi tertutup bersama Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Bontang, Satpol PP, serta aparat kelurahan. Meski lokasi detail tidak dipublikasikan, pemerintah menyebut kasus penyalahgunaan zat pada anak masih ditemukan dan membutuhkan penanganan cepat lintas instansi.
Neni mengatakan penanganan tidak cukup hanya dengan razia atau penindakan. Pemerintah, menurut dia, harus masuk hingga tahap rehabilitasi dan pendampingan anak agar kasus serupa tidak terus berulang.
“Saya minta Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) segera diaktifkan kembali di seluruh kelurahan. Penanganan harus terintegrasi antara DSPM dan Dinkes hingga PPA-TP2A. Anak-anak ini harus diarahkan ke Rumah Singgah supaya rehabilitasinya lebih terstruktur,” kata Neni.
Selain rehabilitasi, Pemkot juga mulai menyoroti peredaran obat tertentu yang diduga rentan disalahgunakan oleh anak-anak. Wali Kota meminta Satpol PP dan Dinas Kesehatan memperketat pengawasan penjualan obat batuk di warung kecil maupun toko yang menjual bebas tanpa kontrol.
Menurut dia, akses yang mudah terhadap obat-obatan tertentu menjadi salah satu celah yang membuat penyalahgunaan zat sulit ditekan. Karena itu, pengawasan lingkungan hingga distribusi penjualan dinilai perlu diperketat.
“Pasang CCTV dan lampu penerangan di titik rawan. Saya juga instruksikan Satpol PP dan Dinkes untuk merazia penjualan obat batuk di warung kecil yang sering disalahgunakan. Kita harus memutus aksesnya dari hulu,” ujarnya.
Di sisi lain, Pemkot Bontang juga menyiapkan sistem pengawasan berbasis data untuk memetakan wilayah rawan dan memantau penanganan kasus secara berkala. Diskominfo disebut akan dilibatkan dalam sistem monitoring berbasis spasial, sementara Rumah Singgah disiapkan menjadi pusat rehabilitasi dan pendampingan anak.
Dalam kunjungan sama, Pemkot Bontang turut menyoroti persoalan kesehatan lain di Tanjung Laut, yakni tingginya angka stunting yang mencapai 17 persen atau sebanyak 151 anak. Pemerintah menyebut penanganan masalah sosial, kesehatan, dan pengawasan lingkungan akan dilakukan secara terpadu karena dinilai saling berkaitan di tingkat masyarakat. [DIAS]
Dapatkan berita terbaru Pranala.co dengan mengikuti Whatsapp Channel kami
