BADAN Pusat Statistik (BPS) Kota Bontang akan memetakan ulang struktur ekonomi daerah melalui Sensus Ekonomi 2026 dengan fokus baru pada aktivitas digital yang selama ini belum sepenuhnya tercatat. Perubahan pola transaksi masyarakat—dari belanja konvensional ke platform digital—menjadi alasan utama pembaruan metode pendataan.
Kepala BPS Bontang, Nur Wahid, mengatakan sensus kali ini tidak sekadar agenda rutin sepuluh tahunan, melainkan upaya menangkap pergeseran besar ekonomi dalam satu dekade terakhir. “Digitalisasi mengubah cara masyarakat berusaha dan bertransaksi. Itu yang ingin kami rekam lebih akurat,” ujarnya, Rabu, 15 April 2026.
Dalam sensus ini, BPS akan secara khusus mencatat aktivitas ekonomi digital, mulai dari perdagangan daring, jasa berbasis aplikasi, hingga profesi baru seperti influencer, kreator konten, dan pekerja digital lainnya. Aktivitas tersebut dinilai semakin dominan, namun belum sepenuhnya masuk dalam sistem statistik sebelumnya.
Selain itu, BPS juga akan memverifikasi keberlanjutan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang tumbuh pesat saat pandemi Covid-19. Di Bontang, sekitar 24 ribu usaha tercatat mendaftar saat pandemi, namun belum seluruhnya terkonfirmasi masih aktif.
“Ini yang akan kami validasi. Berapa yang masih berjalan dan bagaimana kondisinya saat ini,” kata Nur Wahid.
Sensus Ekonomi 2026 mencakup hampir seluruh aktivitas ekonomi yang melibatkan transaksi keuangan, baik tunai maupun digital. Namun, tiga sektor tidak termasuk dalam cakupan, yakni pertanian, administrasi pemerintahan, serta aktivitas rumah tangga sebagai pemberi kerja.
Untuk menjangkau pelaku usaha, BPS menerapkan dua metode pendataan: pengisian mandiri secara daring untuk perusahaan besar dan pendataan langsung dari rumah ke rumah bagi usaha kecil hingga menengah, termasuk pelaku usaha informal.
Pendataan perusahaan besar dijadwalkan mulai Mei 2026, sementara pendataan lapangan berlangsung pada 15 Juni hingga 31 Agustus 2026.
BPS juga menegaskan bahwa seluruh data individu dan perusahaan akan dijaga kerahasiaannya sesuai ketentuan perundang-undangan. Data yang dipublikasikan hanya dalam bentuk agregat.
Hasil sensus ini akan menjadi dasar bagi pemerintah dan pelaku usaha dalam menyusun kebijakan serta membaca arah perkembangan ekonomi, termasuk peluang di sektor digital.
“Sensus ini untuk memastikan kita memahami kondisi ekonomi yang sebenarnya, sehingga kebijakan yang diambil lebih tepat sasaran,” ujar Nur Wahid.
Dengan pendekatan baru ini, BPS Bontang menargetkan mampu menangkap realitas ekonomi terkini—tidak hanya yang terlihat secara fisik, tetapi juga yang tumbuh di ruang digital. [FR]
Dapatkan berita terbaru PRANALA.co di Google News dan mari bergabung di grup Whatsapp kami
