ACAP kali, selembar surat resmi dari instansi pemerintah terasa membingungkan. Pilihan kata yang berbelit atau ejaan yang keliru tak jarang memicu salah paham, baik di internal birokrasi maupun di mata publik.
Menyadari pentingnya kejelasan dalam setiap lembar dokumen resmi, Pemerintah Kota Bontang bekerja sama dengan Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) melaksanakan pelatihan Peningkatan Kemahiran Berbahasa Indonesia bagi para pegawainya, Kamis (30/7/2026).
Berlangsung di Ruang Rapat Kantor Wali Kota Bontang, acara ini dibuka Staf Ahli Bidang Pembangunan Kemasyarakatan dan SDM, Lukman, yang hadir mewakili Wali Kota Bontang.
Pelatihan ini merupakan tindak lanjut langsung dari nota kesepakatan antara Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikdasmen dengan Pemkot Bontang terkait pembinaan serta pelindungan bahasa.
Membacakan amanat Wali Kota, Lukman menegaskan bahwa bahasa Indonesia yang baik dan benar adalah fondasi utama penyelenggaraan pemerintahan yang kredibel.
"Bahasa yang baik bukan hanya mencerminkan profesionalisme aparatur, tetapi juga menjadi bentuk penghormatan pemerintah kepada masyarakat. Informasi yang disampaikan secara jelas akan memudahkan masyarakat memahami kebijakan," ujar Lukman saat membacakan sambutan resmi tersebut.
Setiap hari, ribuan dokumen diproduksi—mulai dari surat dinas, draf peraturan, keputusan hukum, hingga laporan evaluasi. Jika susunan bahasanya rancu, dampaknya tidak main-main: kebijakan bisa disalahartikan dan pelayanan masyarakat jadi korbannya.
Dalam pelatihan ini, para ASN diajak kembali meninjau aturan dasar penulisan. Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI), Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), hingga aturan tata naskah dinas menjadi menu utama yang dibedah.
Langkah ini diambil demi membangun budaya kerja baru di lingkungan Pemkot Bontang. Setiap dokumen yang keluar dari kantor pemerintahan dituntut tak cuma cermat secara isi, tetapi juga memenuhi standar kebahasaan yang rapi.
Menariknya, pembinaan ini tidak berhenti di dalam ruangan rapat saja. Komitmen kedua belah pihak berlanjut hingga beberapa bulan ke depan.
Setelah sesi tatap muka ini, para peserta dijadwalkan mengikuti pendampingan secara daring sepanjang Agustus. Tak berhenti di situ, fasilitasi lanjutan bakal terus mengawal para ASN selama dua bulan ke depan sebagai mitra Balai Bahasa Kaltim.
Sinergi berkelanjutan ini diharapkan melahirkan standar baru bagi birokrasi Bontang: lebih profesional, komunikatif, dan akuntabel dalam melayani masyarakat. (*)
