LAHAN parkir di Bontang, Kalimantan Timur (Kaltim) belum digarap maksimal. Sektor yang seharusnya menjadi ladang basah untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) diduga kuat masih bocor parah akibat pengelolaan yang jauh dari kata optimal.
Ironisnya, saat sejumlah kawasan bisnis di Kota Taman ramai dikunjungi warga, setoran retribusi parkir ke kas daerah justru jalan di tempat.
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Bontang, Natalia Trisnawati, membeberkan data terkait jebloknya realisasi retribusi parkir tepi jalan umum yang dikelola Dinas Perhubungan (Dishub). Hingga semester I 2026, capaiannya benar-benar tiarap.
“Data yang masuk ke kami, sepanjang semester I 2026, dari target sekira Rp300 juta, realisasinya baru menyentuh Rp27,5 juta,” ungkap Natalia dengan nada prihatin, Rabu (15/7/2026).
Artinya, performa Dishub Bontang dalam menggarap sektor ini belum mencakup 10 persen dari target tahunan. Natalia menilai rendahnya angka ini menjadi rapor merah yang dipicu belum maksimalnya pemetaan potensi di lapangan.
Sebagai gambaran nyata, Natalia mencontohkan aktivitas bisnis di Jalan Ahmad Yani. Satu gerai kopi kekinian seperti Kopi Kenangan memiliki perputaran kendaraan yang sangat padat.
Bapenda menghitung, potensi retribusi parkir di satu titik gerai tersebut bisa menghasilkan Rp4 juta hingga Rp6 juta per bulan. Padahal, ada dua gerai serupa yang berdiri di Bontang.
“Kami sudah hitung potensinya, itu pun baru satu gerai. Kalau dalam tiga bulan realisasinya di bawah Rp3 juta, tentu akan kami evaluasi kerja Dishub,” tegas Natalia.
Kondisi kontras justru terlihat pada sektor pajak parkir yang dikelola langsung Bapenda. Di sektor ini, pelaku usaha menyetor kewajibannya dengan cukup baik.
Hingga pertengahan tahun ini, Bapenda berhasil mengantongi Rp159 juta dari target tahunan sebesar Rp439 juta. “Untuk triwulan kedua ini capaiannya sudah di atas 90 persen dari target berkala,” bebernya.
Keberhasilan serupa juga dicatatkan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan (DKUMPP). Melalui UPT Pasar yang mengelola parkir khusus, mereka sukses menyumbang Rp484,5 juta dari target Rp729 juta.
Meski kinerja pajak parkir Bapenda cukup sehat, Natalia mengakui masih banyak potensi yang lolos dari radar. Dari 28 titik usaha potensial di Bontang, baru 12 titik yang masuk kantong pajak.
Target berikutnya adalah raksasa ritel modern seperti gerai Mr. DIY hingga swalayan Era Fresh. Selama ini, tempat-tempat tersebut membebaskan biaya parkir bagi konsumennya, sehingga belum tersentuh skema pajak daerah.
Bapenda Bontang berkomitmen segera mengetuk pintu para pemilik usaha tersebut guna merumuskan skema kontribusi yang adil untuk pembangunan kota.
“Kami akan datangi pemilik gerainya untuk berkomunikasi secara persuasif. Prinsipnya, mereka juga harus berkontribusi melalui pajak parkir,” ucap Natalia. (*)
