PEMERINTAH Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) mencatat lonjakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada 2025. Dari target Rp441,16 miliar, realisasi menembus Rp550,93 miliar atau 124,88 persen, melampaui pagu dalam APBD tahun berjalan.
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kutim, Syahfur, mengatakan capaian tersebut merupakan hasil intensifikasi dan penataan pengelolaan sumber pendapatan daerah.
“Realisasi PAD Kutai Timur tahun 2025 mencapai Rp550.929.888.094 dari pagu Rp441.156.749.882 atau sebesar 124,88 persen,” ujarnya.
Kontribusi terbesar PAD berasal dari sektor pajak daerah. Pada 2025, pajak daerah ditargetkan Rp283,88 miliar dan terealisasi Rp301,07 miliar atau 106,06 persen. Sementara itu, retribusi daerah mencapai Rp137,41 miliar dari target Rp124,92 miliar atau 110 persen.
Komponen hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terealisasi penuh sebesar Rp7,52 miliar atau 100 persen. Adapun lonjakan tertinggi terjadi pada pos lain-lain PAD yang sah, dengan realisasi Rp104,90 miliar dari target Rp24,81 miliar atau 422,68 persen.
Syahfur menyebut keberhasilan tersebut tidak lepas dari kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak daerah. Ia mengapresiasi kontribusi wajib pajak yang dinilai menjadi salah satu penopang utama pembiayaan pembangunan daerah.
“Kontribusi tersebut sangat membantu pemerintah daerah dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,” katanya.
Menurut dia, pajak daerah memiliki peran strategis sebagai sumber pembiayaan program pembangunan, mulai dari infrastruktur, layanan kesehatan, hingga pendidikan. Karena itu, Bapenda terus mendorong peningkatan kepatuhan serta memperbaiki tata kelola pemungutan agar lebih transparan dan akuntabel.
Jika dibandingkan dengan daerah lain di Kalimantan Timur, capaian Kutai Timur tergolong tinggi. Kota Balikpapan hanya merealisasikan 88,75 persen dari target, Samarinda 91,23 persen, dan Kutai Kartanegara 62,19 persen.
Namun, Kabupaten Mahakam Ulu mencatat realisasi tertinggi secara persentase, yakni 506,59 persen meski dengan nilai nominal lebih kecil.
Capaian PAD yang melampaui target ini memperkuat ruang fiskal Pemkab Kutim. Dengan kapasitas tersebut, Pemkab Kutim memiliki peluang lebih besar untuk melanjutkan pembangunan dan meningkatkan kualitas layanan publik di wilayahnya. [DIAS]
Dapatkan berita terbaru PRANALA.co di Google News dan mari bergabung di grup Whatsapp kami
