PERINGATAN Hari Otonomi Daerah ke-30, Senin (27/4/2026) tidak sepenuhnya dirayakan dengan optimisme. Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, justru mengungkap kegelisahan: ruang gerak pemerintah daerah dinilai semakin menyempit, sementara beban pembangunan terus meningkat.
Sorotan utama tertuju pada berkurangnya kewenangan daerah, termasuk dalam pengelolaan sumber daya dan wilayah laut. Kondisi ini, menurut Neni, membuat daerah kesulitan menjalankan fungsi otonomi secara optimal—sebuah ironi di tengah semangat desentralisasi yang selama ini digaungkan.
“Semangat otonomi itu memberikan kemandirian. Tapi kalau kewenangan terus berkurang, bagaimana daerah bisa optimal menjalankan perannya?” kata Neni usai upacara.
Secara konseptual, otonomi daerah dirancang agar pemerintah daerah lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan kewenangan yang luas, daerah diharapkan mampu merancang kebijakan yang sesuai dengan karakteristik lokal.
Namun dalam praktiknya, sejumlah kebijakan justru menarik kembali sebagian kewenangan ke tingkat pusat maupun provinsi. Pada saat yang sama, tekanan fiskal mempersempit ruang kebijakan daerah. Pemotongan dana transfer dari pemerintah pusat membuat anggaran semakin terbatas, sementara kewajiban layanan publik tidak berkurang.
Di Bontang, kondisi ini mulai terasa pada penyesuaian prioritas program. Pemerintah daerah tetap memenuhi alokasi wajib seperti 20 persen anggaran pendidikan, serta sektor kesehatan dan kesejahteraan. Namun, keterbatasan anggaran memaksa penundaan sejumlah proyek, terutama infrastruktur.
“Kalau anggaran berkurang, pasti ada prioritas. Artinya, ada juga program yang harus ditunda,” ujarnya.
Situasi ini menempatkan Pemkot Bontang pada posisi dilematis. Di satu sisi, daerah didorong untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai sumber kemandirian. Di sisi lain, peningkatan PAD tidak bisa dilakukan agresif karena berpotensi membebani masyarakat dan mengganggu iklim investasi.
Upaya lain yang ditempuh adalah memperkuat kolaborasi dengan pemerintah provinsi dan pusat. Namun, langkah ini bergantung pada banyak faktor, mulai dari ketersediaan anggaran hingga keselarasan prioritas pembangunan nasional. Dampaknya, sejumlah program dalam dokumen RPJMD berpotensi tidak berjalan sesuai target.
Kondisi tersebut mencerminkan tantangan yang dihadapi banyak daerah: di satu sisi dituntut mandiri, di sisi lain kewenangan dan kapasitas fiskal terbatas. Dalam konteks ini, peringatan Hari Otonomi Daerah tidak sekadar seremoni, melainkan momentum untuk mengevaluasi arah desentralisasi.
Pemerintah Kota Bontang menyatakan tetap menjalankan program prioritas di bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Namun, keterbatasan yang ada membuat realisasi pembangunan harus disesuaikan dengan kondisi anggaran.
“Yang terpenting, masyarakat tetap merasakan manfaat pembangunan,” kata Neni. [FR]
Dapatkan berita terbaru PRANALA.co di Google News dan mari bergabung di grup Whatsapp kami
