KALIMANTAN Timur (Kaltim) punya modal besar untuk menjadi salah satu pusat industri sawit nasional. Namun, hilirisasi sawit Kaltim masih menghadapi persoalan serius: produksi crude palm oil (CPO) yang mencapai hampir 5 juta ton per tahun belum diimbangi industri pengolahan yang memadai.
Kondisi itu mengemuka dalam 9th Borneo Forum 2026 bertajuk “Resilience, Innovation, and Transformation: Empowering the Palm Oil Industry Beyond Sustainability” yang digelar Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Kalimantan Timur di Platinum Hotel & Convention Hall Balikpapan.
Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji menyebut Kaltim saat ini memiliki sekira 1,6 juta hektare perkebunan sawit. Produksinya mencapai 4,3 juta hingga 4,9 juta ton CPO per tahun, atau hampir 10 persen dari produksi nasional.
Besarnya produksi tersebut belum sebanding dengan kapasitas industri hilir. Kaltim baru memiliki dua pabrik minyak goreng untuk mengolah hasil sawitnya.
Seno Aji mendorong pembangunan lebih banyak industri pengolahan turunan sawit di Kalimantan Timur. Menurut dia, penguatan sektor hilir penting agar nilai tambah dari komoditas sawit tidak berhenti pada produksi bahan mentah.
Potensi tersebut juga dinilai strategis bagi arah pembangunan ekonomi Kaltim. Pemerintah provinsi tengah berupaya mengurangi ketergantungan terhadap sektor pertambangan dan mendorong ekonomi yang lebih berbasis masyarakat.
"Sawit menjadi salah satu sektor yang diharapkan dapat menopang perubahan tersebut," kata Seno Aji, Minggu (9/8/2026).
Dengan produksi CPO yang besar, pengembangan industri turunan sawit dapat menjadi bagian penting dari transformasi ekonomi daerah. Namun, pembangunan industri hilir membutuhkan dukungan tata kelola perkebunan dan pabrik kelapa sawit (PKS) yang terencana sesuai kebutuhan wilayah.
Persoalan sawit di Kaltim tidak berhenti pada hilirisasi. Hubungan antara perusahaan dan pekebun juga menjadi perhatian, terutama menyangkut kepastian harga tandan buah segar (TBS) bagi petani swadaya.
Seno Aji mendorong adanya solusi agar hubungan perusahaan dengan petani semakin harmonis. Salah satu persoalan yang perlu dibahas ialah tata kelola pabrik kelapa sawit nonkebun agar tercipta kepastian usaha sekaligus harga yang lebih adil bagi petani.
Kepastian tersebut penting karena keberlangsungan industri sawit tidak hanya ditentukan oleh kapasitas produksi, tetapi juga oleh hubungan yang sehat antara perusahaan dan masyarakat di sekitar perkebunan.
Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian RI Heru Tri Widarto juga menyoroti pentingnya kepastian harga bagi petani swadaya.
Dia mendesak pemerintah daerah segera menetapkan harga TBS bagi petani swadaya untuk menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif.
Heru juga menilai kebutuhan sawit nasional akan semakin besar seiring implementasi program biodiesel B50. Karena itu, peningkatan produktivitas menjadi salah satu pekerjaan penting yang harus segera dilakukan.
Menurut dia, keberlanjutan industri sawit sangat bergantung pada kemitraan yang sehat. Hubungan perusahaan dan masyarakat sekitar yang terjaga akan memperkuat keberlangsungan usaha.
Dorongan tersebut menjadi semakin relevan ketika industri sawit menghadapi kebutuhan produksi yang terus meningkat tanpa harus memperluas pembukaan lahan.
Ketua Umum GAPKI Eddy Martono menyebut ruang untuk meningkatkan produktivitas sawit masih terbuka lebar, terutama pada perkebunan rakyat.
Perkebunan rakyat mencakup sekitar 41 persen dari luas kebun sawit nasional. Karena itu, peningkatan produktivitas di sektor tersebut menjadi salah satu kunci menjaga pasokan sawit nasional.
Eddy mendorong percepatan Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), penggunaan benih unggul, serta mekanisasi. Langkah tersebut dinilai dapat meningkatkan produksi tanpa harus membuka lahan baru.
Pendekatan itu juga dapat memperkuat daya saing industri sawit dalam jangka panjang. Produktivitas yang lebih baik akan membantu memenuhi kebutuhan bahan baku sekaligus menjaga keberlanjutan perkebunan.
Besarnya potensi sawit Kaltim pada akhirnya menempatkan hilirisasi sebagai salah satu agenda penting. Produksi CPO yang tinggi perlu diikuti kemampuan mengolah komoditas tersebut menjadi produk dengan nilai ekonomi lebih besar.
Namun, pembangunan industri hilir tidak bisa berjalan sendiri. Kepastian harga TBS, hubungan perusahaan dan petani, tata kelola PKS, peningkatan produktivitas, hingga kesiapan menghadapi kebutuhan biodiesel menjadi bagian yang saling berkaitan.
Eddy berharap Borneo Forum tidak berhenti sebagai forum diskusi tahunan. Forum tersebut diharapkan menghasilkan gagasan dan rekomendasi konkret yang dapat memperkuat daya saing industri sawit. (*)
