Pranala.co, BONTANG – Suasana Auditorium Wali Kota Bontang, Senin (22/9/2025), terasa khidmat. Delapan pejabat eselon II resmi dilantik Wali Kota Neni Moerniaeni dalam agenda rotasi jabatan pimpinan tinggi pratama dan fungsional.
Ini menjadi mutasi pertama di era kepemimpinan Neni Moernaeni–Agus Haris. Rotasi tersebut bukan sekadar pergantian posisi, melainkan strategi penyegaran birokrasi agar roda pemerintahan bergerak lebih lincah.
“Perubahan jabatan ini penting untuk adanya penyegaran di pemerintahan agar muncul inovasi baru,” tegas Neni dalam sambutannya.
Beberapa pejabat bergeser menempati kursi berbeda. Lukman, dari Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan kini menjadi Staf Ahli Pembangunan Kemasyarakatan dan SDM. Ia menggantikan Asdar Ibrahim, yang dipercaya memimpin Dinas Ketenagakerjaan.
Abdu Safa Muha, yang sebelumnya Kepala Dinas Ketenagakerjaan, kini memimpin Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
Rafidah, mantan Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif, beralih menjadi Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan. Posisinya digantikan Bahauddin, yang kini duduk sebagai Kepala Dinas Perhubungan.
Anwar Sadat, mantan Kepala Diskominfo, kini menjabat Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Hukum.
Perubahan signifikan juga terjadi pada sektor keuangan daerah. Sony Suwito yang sebelumnya Kepala BPKAD kini menjadi Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan. Sementara kursi Kepala BPKAD diisi oleh Syahruddin, eks Kepala Bapenda.
Rotasi seperti ini, menurut Wali Kota, adalah hal wajar dalam birokrasi. Tujuannya memberi kesempatan pejabat untuk memperluas pengalaman sekaligus menghadirkan ide baru bagi pelayanan publik.
Lima OPD Masih Kosong
Meski rotasi berjalan, belum semua kursi terisi. Setidaknya ada lima jabatan kepala OPD yang masih kosong, yaitu:
- Disporapar-Ekraf, ditinggalkan Rafidah.
- BPKAD, setelah Sony Suwito bergeser.
- Bapenda, usai Syahruddin menduduki jabatan baru.
- Diskominfo, kosong pasca Anwar Sadat menjadi staf ahli.
- Diskop-UKMPP, ditinggalkan Asdar Ibrahim.
Neni menegaskan, kekosongan ini tak akan berlangsung lama. Pengisian jabatan akan ditempuh melalui mekanisme lelang terbuka.
“Nanti akan dilelang. Ini masih awal. Yang terpenting memiliki semangat kerja dan bisa mewujudkan visi serta misi Bontang,” ujar Neni.
Lelang jabatan adalah bagian dari reformasi birokrasi. Dengan cara ini, pengisian kursi strategis tidak hanya berdasar penunjukan, melainkan melalui kompetisi sehat.
“Bontang perlu respons cepat menghadapi gejolak ekonomi. Sinergi antar-perangkat daerah menjadi kunci utama,” pungkas Neni. (FR)
Dapatkan berita terbaru PRANALA.co di Google News dan bergabung di grup Whatsapp kami
