GERBANG terkunci itu menjadi pemicu. Ribuan massa yang sejak siang memadati Jalan Teuku Umar, Samarinda, mendadak tersulut emosi saat mendapati Kantor DPRD Kaltim tertutup rapat, Senin (4/5/2026) sore. Dalam hitungan menit, kawat berduri di atas pagar dibongkar, massa masuk, dan halaman gedung berubah menjadi ruang protes terbuka.
Aksi ini bukan datang tiba-tiba. Ia adalah kelanjutan dari “Aksi 214 Jilid II”, gerakan yang membawa satu tuntutan utama: menagih janji DPRD menggunakan hak angket untuk mengusut kebijakan anggaran Pemprov Kaltim yang dinilai bermasalah. Massa datang dari berbagai latar—petani, nelayan, guru, buruh, hingga mahasiswa—membaur dalam satu isu yang sama.
Ketegangan mencapai puncak sekira pukul 16.00 WITA. Bagi massa, pintu yang terkunci bukan sekadar penghalang fisik, tetapi simbol jarak antara wakil rakyat dan publik.
Apalagi, pada pertemuan 21 April 2026, DPRD disebut telah menerima tuntutan dan berkomitmen menindaklanjuti dugaan penyimpangan anggaran melalui hak angket.
Di tengah kerumunan, pesan-pesan protes tampil lugas. Poster bergambar Ketua DPRD Kaltim dengan tulisan “Dicari Orang Hilang” diangkat tinggi-tinggi. Sementara spanduk “Selamatkan Kaltim” menggambarkan kegelisahan yang lebih luas: kekhawatiran terhadap arah kebijakan anggaran daerah.
Isu yang dibawa massa merujuk pada sejumlah pos anggaran yang menuai sorotan. Di antaranya pengadaan mobil dinas senilai Rp8,5 miliar, renovasi rumah dinas Rp25 miliar, kursi pijat Rp125 juta, hingga jasa laundry Rp145 juta. Angka-angka itu menjadi bahan bakar kritik di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang dinilai belum sepenuhnya pulih.
Sebelumnya, melalui tim humas aksi, massa telah mendesak audit menyeluruh terhadap dugaan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Mereka menilai fungsi pengawasan DPRD terhadap kebijakan eksekutif belum berjalan optimal, terutama dalam memastikan penggunaan anggaran berpihak pada publik.
Di atas mobil komando, jenderal lapangan aksi Fatur menyuarakan kekecewaan yang sama. Ia menilai sikap tertutup pemerintah daerah dan DPRD memperlebar ketidakpercayaan. Menurut dia, jika tuntutan terus diabaikan, jumlah massa berpotensi bertambah dengan tekanan yang lebih besar.
Hingga petang, massa masih bertahan di halaman DPRD Kaltim. Orasi terus bergema, bergantian, tanpa tanda akan segera bubar. [TIA]
Dapatkan berita terbaru Pranala.co dengan mengikuti Whatsapp Channel kami
