Pranala.co, SAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur alias Pemprov Kaltim menaruh perhatian besar pada penguatan kualitas sumber daya manusia aparatur. Fokusnya jelas. Membangun birokrasi yang adaptif dan profesional.
Di tengah tuntutan publik yang kian tinggi, peningkatan kapasitas intelektual aparatur sipil negara (ASN) dinilai menjadi kunci utama tata kelola pemerintahan yang efektif. Karena itu, Pemprov Kaltim mulai menyasar pejabat struktural melalui program beasiswa Gratispol.
Program ini dirancang untuk mendorong para pejabat pemerintahan memperdalam kualifikasi akademik. ASN diposisikan sebagai motor penggerak pembangunan daerah. Kualitas kebijakan pun sangat ditentukan oleh kapasitas intelektual para pengambil keputusan.
Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda Kaltim, Dasmiah, menjelaskan beasiswa Gratispol merupakan investasi jangka panjang pemerintah daerah. Tujuannya memperkuat fondasi pelayanan publik.
Saat ini, program tersebut sudah mulai diakses oleh pejabat eselon II. Namun, prosesnya tidak mudah. Persaingan berlangsung ketat. Kuota yang tersedia pun terbatas.
“Kuotanya memang terbatas. Untuk satu kota saja bisa langsung habis. Saat ini sudah ada sekitar lima sampai enam orang yang mengikuti,” ujar Dasmiah.
Keterbatasan kuota membuat seleksi dilakukan secara cermat. Meski demikian, minat pejabat untuk melanjutkan pendidikan terbilang tinggi.
Menariknya, Pemprov Kaltim memilih untuk tidak mempublikasikan identitas penerima beasiswa. Kebijakan ini diambil agar para pejabat yang sedang menempuh studi dapat tetap fokus.
Mereka diharapkan menjalani perkuliahan, baik di dalam maupun luar daerah, tanpa tekanan sorotan publik yang berlebihan.
Dasmiah menegaskan, peningkatan kualitas sumber daya manusia tidak akan berhenti di level pimpinan tinggi. Pemerintah menyadari efektivitas birokrasi juga ditentukan oleh kompetensi pejabat menengah dan pelaksana.
Karena itu, ke depan skema beasiswa Gratispol akan diperluas. Kesempatan melanjutkan pendidikan juga akan diberikan kepada pejabat eselon III dan IV.
“Insya Allah, pada tahun berikutnya eselon III dan IV juga akan diberikan kesempatan yang sama untuk melanjutkan pendidikan,” tegasnya.
Langkah ini dinilai penting untuk menjaga keberlanjutan regenerasi dan peningkatan kompetensi birokrasi di Kalimantan Timur.
Komitmen Pemprov Kaltim dalam mendorong pendidikan ASN juga terlihat dari kebijakan dispensasi batas usia. ASN kini memiliki peluang menempuh pendidikan S2 maupun S3 meski telah melewati batas usia umum.
Kebijakan tersebut mengadopsi pola yang sebelumnya diterapkan pada sektor tenaga pendidik. Tujuannya agar pengalaman lapangan pejabat senior dapat diperkuat dengan landasan akademik yang mutakhir. (*)
Dapatkan berita terbaru PRANALA.co di Google News dan mari bergabung di grup Whatsapp kami
