PEMERINTAH Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) memasang target ambisius di sektor pendidikan. Pada 2027, tidak boleh ada lagi anak yang putus sekolah di Benua Etam.
Komitmen ini ditegaskan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim sebagai bagian dari upaya pemerataan akses pendidikan hingga ke seluruh wilayah, termasuk daerah terpencil.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Disdikbud Kaltim, Armin, mengatakan target tersebut bukan sekadar angka, melainkan wujud keseriusan pemerintah dalam memastikan setiap anak mendapatkan hak pendidikan.
“Target ini adalah komitmen kuat pemerintah provinsi untuk memastikan tidak ada anak yang tertinggal dari akses pendidikan,” ujarnya di Samarinda, Minggu.
Di tengah target besar itu, Kaltim mencatat capaian yang patut diperhitungkan. Provinsi ini menempati peringkat pertama nasional untuk Angka Partisipasi Kasar (APK) jenjang pendidikan menengah, yakni sebesar 99,59 persen.
Capaian tersebut melampaui provinsi lain seperti Daerah Istimewa Yogyakarta dan Aceh. Bahkan, angka itu jauh di atas rata-rata nasional yang berada di kisaran 89,53 persen.
Menurut Armin, keberhasilan ini merupakan hasil kolaborasi berbagai pihak, mulai dari tenaga pendidik, orang tua, hingga dukungan program unggulan pemerintah daerah.
“Capaian ini tidak lepas dari kerja keras guru, peran orang tua, serta program Gratispol Pendidikan yang menjadi andalan daerah,” katanya.
Untuk mengejar target nol putus sekolah, Disdikbud Kaltim mulai mengubah pendekatan pembelajaran. Sistem pendidikan tidak lagi kaku, melainkan lebih fleksibel menyesuaikan kondisi siswa.
Anak-anak yang menghadapi kendala ekonomi atau jarak tempuh tetap didorong untuk melanjutkan pendidikan melalui skema belajar dari rumah, dengan pengawasan akademik dari sekolah.
“Yang penting tetap ada pemantauan. Tidak harus selalu hadir di kelas secara fisik,” ujar Armin.
Sekolah juga diminta menyediakan mekanisme pengambilan tugas secara berkala bagi siswa yang tidak bisa hadir rutin, baik mingguan maupun bulanan.
Kemajuan teknologi menjadi salah satu solusi untuk menjangkau siswa di berbagai kondisi. Materi pembelajaran kini dapat dikirim melalui aplikasi pesan instan, sementara tugas dikumpulkan dalam bentuk digital, seperti tulisan, video, atau rekaman suara.
Pendekatan ini dinilai mampu menghapus batasan ruang kelas sekaligus memberikan ruang belajar yang lebih adaptif bagi siswa.
Salah satu contoh keberhasilan metode ini ditunjukkan oleh siswa SMAN 10 Samarinda yang tetap berprestasi hingga diterima di perguruan tinggi bergengsi, meski sempat menjalani program pertukaran pelajar di Jepang selama sembilan bulan.
Konsep pembelajaran mandiri ini juga dinilai efektif dalam membentuk kedisiplinan serta tanggung jawab siswa terhadap pendidikan dan masa depan mereka.
Ke depan, pemerintah tidak hanya fokus pada perluasan akses pendidikan, tetapi juga peningkatan kualitas pembelajaran secara menyeluruh.
“Sumber daya manusia unggul dari pemerataan pendidikan ini akan menjadi fondasi penting menuju generasi Kaltim yang berdaya saing global dalam visi Indonesia Emas 2045,” tutur Armin. [ril/dias]
Dapatkan berita terbaru PRANALA.co di Google News dan mari bergabung di grup Whatsapp kami
