pranala.co – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengajak Jepang untuk berpartisipasi dalam proyek infrastruktur Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur (Kaltim).
Hal tersebut diungkapkan Jokowi saat menerima kunjungan dari Perdana Menteri Jepang, Fumio Kishida di Istana Bogor, Jumat (29/4).
Dalam pertemuan tersebut, Jokowi dan Kishida membahas soal isu global yang akan menjadi pembahasan G20 hingga kemitraan antara Indonesia dan Jepang.
Diketahui, Indonesia dan Jepang memiliki hubungan yang erat dalam bidang perdagangan dan investasi.
Kunjungan hari ini menandai kunjungan lawatan perdana Kishida ke Indonesia sejak menjabat pada Oktober 2021
Oleh karena itu, Jokowi menyambut baik proyek infrastruktur Pelabuhan Patimban fase 1 tahap 2, dan Moda Raya Terpadu (MRT) Jakarta yang kini sudah berjalan.
Dalam kesempatan sama, Jokowi turut mengajak Jepang untuk berpartisipasi dalam proyek infrastruktur di Ibu Kota Nusantara (IKN) dan Pelabuhan Ambon.
“Ke depannya, Indonesia mengharapkan partisipasi Jepang pada proyek-proyek infrastruktur seperti di Ibu Kota Nusantara dan juga untuk Ambon Port,” kata Jokowi dikutip dari Sekretariat Kabinet pada Jumat (29/4).
Di sisi lain, Kishida menyampaikan bahwa tahun depan menandai 65 tahun hubungan diplomatik antara Indonesia dan Jepang, sekaligus 50 tahun persahabatan dan kerja sama Jepang dan ASEAN.
“Kami menantikan untuk menyambut Bapak Presiden Joko Widodo di Jepang dalam rangka pertemuan khusus tingkat kepala negara untuk mengembangkan hubungan kedua negara, serta Jepang-ASEAN lebih lanjut lagi,” tutur dia.
Sebelumnya, pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp 977,1 triliun yang akan digunakan untuk belanja kementerian dan lembaga di 2023. Dari jumlah tersebut terbagi dua taitu rupiah murni sebesar Rp 814,1 triliun dan nonrupiah murni Rp 163 triliun.
“Totalnya buat belanja KL sebesar Rp 977,1 triliun,” kata Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam dalam Musrenbang Tahun 2022, Jakarta, Kamis (28/4/2022).
Dari anggaran tersebut, Suahasil menyebut telah menganggarkan untuk dana pemilu 2024 dan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Besaran untuk pembangunan IKN sekitar Rp 27 triliun sampai Rp 30 triliun. Dana tersebut akan difokuskan untuk pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) tahap 1.
“Penganggaran hal-hal khusus ini harus dipertajam dan ini memperhatikan untuk kebutuhan pembangunan IKN. Kita pertama buat IKN dan pemilu dan pembangunan infrastruktur dari anggaran tahun 2023 dan 2024,” kata dia.
Anggaran pembangunan IKN akan mengalir melalui sejumlah kementerian/lembaga. Di Kementerian PUPR berupa infrastruktur dasar, konektivitas, dan gedung pemerintahan yakni istana negara dan kantor. Lewat Kementerian Perhubungan berupa simpul konektivitas untuk bandara, bus dan pelabuhan.
Di Kementerian Pertahanan dan Polri untuk sarana dan prasarana hankam. Sedangkan untuk Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dan Kementerian Kesehatan digunakan untuk sarana pendidikan dan kesehatan.
Tak ketinggalan lewat Otoritas IKN untuk operasional, koordinasi persiapan dan pembangunan IKN Nusantara. Sementara lewat BUMN untuk pengadaan energi, listrik dan TIK. (js/id)
Comments 1