Pranala.co, BONTANG – Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris, mengingatkan para enumerator agar bekerja serius dalam pendataan penerima bantuan sosial. Ia menegaskan, setiap kesalahan dalam pengisian kuesioner akan berdampak langsung pada hak warga.
“Kalau data dimasukkan tidak sesuai fakta, sanksinya jelas. Insentif akan dipotong sesuai tingkat kesalahan,” tegas Agus Haris, Selasa (30/9) malam.
Menurut Agus, akurasi adalah kunci agar program bantuan tepat sasaran. Jika pendataan asal-asalan, ada kemungkinan warga miskin tidak mendapat haknya, sementara warga mampu justru masuk daftar penerima.
Karena itu, ia meminta Dinas Sosial bersama tim pendata di lapangan bekerja profesional. Bahkan, dalam sepuluh hari pertama, seluruh enumerator akan dievaluasi.
“Ini bukan sekadar mengisi angka di kertas. Sepuluh hari cukup untuk melihat apakah tim sudah benar-benar paham cara mengisi kuesioner,” jelasnya.
Agus menegaskan, verifikasi harus dilakukan dengan mendatangi langsung rumah warga. Jika rumah kosong, petugas diminta kembali lagi sampai data benar-benar lengkap.
Khusus untuk warga yang tinggal di rumah susun sederhana sewa (rusunawa), penghasilan mereka juga wajib diteliti.
“Kalau bisa bayar sewa, berarti dia dianggap mampu, meski tidak punya rumah,” katanya.
Mulai 1 Oktober 2025, sebanyak 150 enumerator diterjunkan ke lapangan. Mereka akan memverifikasi 16.384 warga yang tercatat dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTESN).
Proses verifikasi berlangsung hingga 31 Oktober 2025. Data inilah yang nantinya menjadi dasar intervensi sosial Pemkot Bontang, termasuk rencana penyaluran bantuan tunai Rp300 ribu per orang pada 2026.
Dari total warga yang diverifikasi, Kelurahan Lok Tuan menempati jumlah terbanyak, yakni 3.409 orang. Disusul Tanjung Laut dengan 2.642 orang, Berbas Pantai 2.281 orang, dan Berbas Tengah 2.245 orang.
Sementara jumlah paling sedikit ada di Kelurahan Gunung Elai, hanya 156 orang.
Agus menegaskan, semua proses harus berjalan transparan. “Kami ingin memastikan bantuan benar-benar sampai kepada yang berhak. Tidak boleh ada yang main-main dengan data,” pungkasnya. (FR)
Dapatkan berita terbaru PRANALA.co di Google News dan bergabung di grup Whatsapp kami
