BONTANG, pranala.co – Ratusan massa mengatasnamakan “Masyarakat Bufferzone Menggugat” bakal menggelar demonstrasi di kawasan Bundaran Monumen PT Pupuk Kaltim (PKT) dan Kantor Wali Kota Bontang, Kamis (30/6/2022).
Ada enam poin tuntutan yang bakal mereka suarakan kepada Pupuk Kaltim dalam aksi tersebut. Pertama menuntut transparansi jumlah alokasi dana program Corporate Social responsibility (CSR) yang digelontorkan kepada masyarakat Bontang, khususnya daerah penyangga perusahaan (bufferzone).
BACA JUGA: KPK Kembali Panggil Dirut PT Pupuk Kaltim sebagai Saksi
Kedua, memprioritaskan dana CSR untuk kesejahteraan masyarakat bufferzone. Ketiga, memasang indikator udara di area bufferzone perusahaan (Guntung, Loktuan, dan Sidrap) sebagai media masyarakat untuk mengecek secara langsung ambang batas polusi udara. Pengawasannya dengan membentuk tim independen.
Keempat, memberikan fasilitas pemeriksaan kesehatan (medical cek up) serta pemberian vitamin dan susu secara gratis setiap tiga bulan sekali, khususnya masyarakat bufferzone yang terpapar langsung dengan polusi amoniak.
Kelima memberikan pelayanan kesehatan gratis per RT secara berkelanjutan. Dan keenam, membentuk tim khusus rehabilitasi area pesisir akibat tumpukan batu bara di area boiler PT Pupuk Kaltim.
Sekretaris aksi, Muhammad Pijay menjelaskan, latar belakang aksi ini digelar lantaran buntut dari tidak ada titik temu dan ketidakpuasan saat audiensi dengan perwakilan Pupuk Kaltim beberapa waktu lalu. Yang mana saat itu, perusahaan diangap hanya memaparkan penyaluran dana CSR secara global.
Tidak spesifik untuk wilayah Bontang, lebih khusus masyarakat bufferzone. Termasuk soal ketidakjelasan bantuan kepada 28.890 pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Padahal berdasarkan data Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan (Diskop-UKMP), jumlah UMKM di Kota Taman hanya 13 ribu.
“Ke mana dana CSR sebanyak Rp 60,4 miliar itu. Sementara yang diinfokan ke kami hanya Rp 18 miliar,” tanya Pijay saat menggelar konferensi pers di Sekretariat Ikatan Pemuda Loktuan Bersatu (IPLB) Kelurahan Loktuan, Kecamatan Bontang Utara, Rabu (28/6/2022) malam.
Dijelaskan Pijay, aksi serupa pernah dilakukan 2019 lalu. Saat itu, kata dia, Pupuk Kaltim berkomitmen bakal memasang indikator udara sesuai tuntutan dalam aksi.
BACA JUGA: Keluarga Bupati Nonaktif PPU Abdul Gafur Tolak Kembalikan Tiga Mobil Dinas
Namun titik pemasangannya tidak sesuai yang diharapkan. Seharusnya, indikator itu dipasang di kawasan bufferzone yang padat penduduk. Namun nyatanya, perusahaan memasang alat itu di kawasan Bundaran Hotel Sintuk.
“Kalau di sana kana da RTH (Ruang Terbuka Hijau) dan Hutan Wanatirta. Pasti indikator udaranya bagus,” singgungnya.
Begitu juga dengan pelayanan kesehatan kepada masyarakat bufferzone. Seharusnya klinik duafa yang dibangun memberikan pelayanan gratis, namun belakangan justru masyarakat dibebankan biaya sehingga terkesan menjadi ajang bisnis. Hal ini dinilai tidak sesuai dengan peruntukan awal klinik tersebut dibangun.
“Kalau soal pemberian vitamin atau susu, jika memang tidak bisa memberikan kepada seluruh masyarakat, bisa untuk balita saja. Tapi jawaban perusahaan malah bilang tidak bisa. Harusnya kan mengusahakan dulu,” beber Pijay.
Hal senada juga disampaikan koordinator aksi, Yopi Chandra. Dalam aksi nanti, mereka juga bakal menuntut perusahaan agar menaikkan persentase menyalurkan CSR Pupuk Kaltim kepada Bontang maupun wilayah bufferzone.
“Kami minta wilayah bufferzone menjadi prioritas. Dana CSR yang ke Bontang harus 50 persen,” tegasnya.
Dalam aksi ini nanti, massa meminta agar Pupuk Kaltim bisa menghadirkan jajaran direksi atau sekretaris perusahaan (sekper) yang bisa mengambil keputusan. Pihaknya tidak ingin perusahaan mengutus perwakilan yang tidak bisa mengambil kebijakan.
“Kalau tidak ada titik temu dalam aksi nanti, kami akan buat demo lagi berjilid-jilid. Termasuk kami juga akan aksi di wilayah perairan Pupuk Kaltim,” tandasnya.
Dikonfirmasi terpisah, masalah dana CSR Pupuk Kaltim ini juga sempat dijawab SVP Sekretaris Perusahaan Pupuk Katim Teguh Ismartono melalui surat elektroniknya. Dia mengatakan dana CSR perusahaan digunakan untuk kesejahteraan dan ekonomi mandiri masyarakat.
Bahkan, Pupuk Kaltim mengklaim dari sisi sosial, perusahaan BUMN itu berperan aktif dalam membantu masyarakat yang babak belur dihantam pandemi Covid-19. Di bidang lingkungan hidup, perusahaan juga telah mengolah dan mereduksi limbah. Pun pengelolaan terhadap emisi gas buang produksi perusahaan.
“Di bidang ekonomi, perusahaan berupaya membantu terbentuknya ekonomi mandiri masyarakat,” tulis teguh.
Adapun pembinaan sosial dan ekonomi masyarakat yang di maksud, Sekper PKT merincikan beberapa giat yang langsung bersentuhan dengan masyarakat buffer zone.
Pertama, budidaya tanaman keluarga oleh Kelompok Mandiri Herbal. Yang saat ini sudah menelurkan sepuluh sektor usaha. Kedua, branding eco wisata di Guntung. Guntung Eco Culture Sport Tourism, sengaja dibuat untuk membuat daerah bufferzone yang bersejarah itu laik untuk dikunjungi oleh wisatawan.
Yang ketiga, pada bidang pendidikan. PKT telah membuat LPK Suvi yang diklaim memiliki standar kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan industri. Pertahunnya LPK ini mendidik tenaga vokasi sebanyak 300-400 orang.
Pada bidang lingkungan dan pemberdayaan masyarakat. Program Server Mang Budi atau Diversifikasi Mangrove dari Budidaya Kepiting, di Teluk Bangko Lok Tuan, sudah membudidayakan 17.600 bibit, dengan pengelolaan lokasi tersebut dari warga sekitar.
Kelima, laut Bontang masuk juga dalam jamahan program perusahaan. Melalui program terumbu karang buatan yang dieksekusi oleh KIMA SEA Group, puluhan nelayan yang tergabung di dalamnya telah meraup untung sampai Rp 200 juta pada tahun ini.
“Program ini terbukti memberikan hasil yang baik. Dari sisi ekonomi, lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat,” sambungnya dalam tulisan di halaman yang sama.
Menjawab soal transparansi CSR, Teguh mengandalkan laporan tahunan yang diunggah dalam laman resmi Pupuk Kaltim. Pun dengan laporan berkelanjutan (Sustainabillity Report).
“Bisa diakses di website pupuk kaltim,” tulis dia.
BACA JUGA: Warga Kaltim Belum Perlu Pakai MyPertamina saat Beli Solar dan Pertalite
Pada 2021 lalu, dalam laporannya, Teguh mengklaim PKT telah menyalurkan CSR sebesar Rp 60,84 miliar. Yang disalurkan untuk tiga sektor utama. Yakni pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Dari jumlah itu, khusus di bidang ekonomi. Perusahaan telah menyalurkan Rp 12,69 miliar untuk pinjaman kepada UMKM di Bontang. Anggaran itu membiayai usaha masyarakat sebanyak 28.890 orang.
“Ke depan, kami akan fokus ke program kemandirian masyarakat. Berupa pembangunan fasilitas dan pelatihan agar mitra PKT dapat semakin kompetitif,” tutupnya dalam surat jawaban. **
Comments 4