SAMARINDA – Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa tampak serius dan terus menyiapkan strategi untuk memulai pembangunan perdana atau groundbreaking ibu kota baru di Kalimantan Timur. Kali ini, dia coba bermalam di lokasi untuk meneliti kondisi sekitar, termasuk penduduk lokal.
Menurut dia, akulturasi antara warga asli dan pendatang merupakan suatu hal yang tak dapat dihindari dengan adanya pembangunan ibu kota negara (IKN) baru ini. Namun, Suharso mengajak agar penduduk asli tidak merasa tersingkir dengan adanya pendatang baru tersebut.
“Yang harus disiapkan adalah mental mereka yang di Kalimantan Timur. Bagaimana mereka punya pikiran yang open minded, terbuka, sehingga bisa menerima. Dan saya yakin itu bisa karena heterogenitas di Kalimantan Timur ini tinggi. Sehingga mereka tidak merasa terasingkan,” imbuhnya dalam siaran video Bappenas di YouTube, Senin (26/4/2021).
Suharso mengimbau agar penduduk asli tidak berprasangka jika mereka harus terdepak jika nantinya di lokasi proyek ibu kota baru banyak pendatang. Dia menegaskan, perasaan seperti itu tidak boleh ada.
“Semustinya mereka berpikir, come one, mari kita sama-sama membangun ini. Dengan demikian itu akan terjadi resitokal antara yang datang ke sini dan penduduk lokal, yang nanti bisa terjadi akulturasi kultural yang baik,” imbuhnya.
Guna memastikan pikiran tersebut tidak muncul, Suharso coba menginap satu malam di lokasi ibu kota baru untuk menangkap segala fenomena yang terjadi di sekitar.
“Saya ingin merasakan sense, ada sense. Saya pernah menjadi peneliti sosial, jadi saya ingin menangkap itu. Kedua, saya ingin merasakan secara fisik, mental saya itu di IKN. Merasakan bagaimana suasana keruangan dari IKN ini,” paparnya.
“Karena dengan kita melihat gambar berbeda dengan kita mencoba. Dengan semalam juga kita bisa mendengar banyak kejadian dan peristiwa ini dalam hanya satu malam di lokasi pembangunan ibu kota baru ini,” tandas Suharso.
Seperti diketahui proyek pembangunan IKN di Kalimantan Timur berada di wilayah administratif Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dan Kabupaten Kutai Kartanegara. Luasnya mencapai 180.965 hektar.
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), dalam laporannya bertajuk ‘Ibu Kota Baru Buat Siapa?’, melaporkan kawasan IKN dibagi menjadi tiga ring.
Ring satu seluas 5.644 hektar yang disebut pemerintah sebagai Kawasan Inti Pusat Pemerintahan. Ring dua seluas 42.000 hektar yang disebut sebagai pemerintah sebagai kawasan IKN, dan ring tiga seluas 133.321 hektar yang disebut pemerintah sebagai Kawasan Perluasan IKN.
“Di kawasan ini, ada dua konsesi kehutanan masing-masing berstatus Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Hutan Alam (IUPHHK-HA) PT. International Timber Corporation Indonesia Kartika Utama (PT. IKU), dan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) PT. International Timber Corporation Indonesia Hutani Manunggal (PT. IHM),” jelas Walhi dalam laporannya, dikutip Senin (26/4/2021).
Kawasan Inti Pusat Pemerintahan atau ring satu seluruhnya berada di dalam konsesi PT. IHM sementara ring dua seluas 42.000 hektar mencakup konsesi PT. IHM dan sekaligus PT. IKU.
Mantan Menteri PPN/Kepala BAPPENAS Bambang Brodjonegoro membenarkan bahwa PT. ITCI Hutani Manunggal (IHM) milik Sukanto Tanoto, yang menjangkau hingga 6.000 hektar, akan digunakan untuk pembangunan tahap pertama ibu kota. Pemerintah beberapa kali menyatakan lahan itu milik negara dan bisa diambil kapan saja.
Sementara itu, ada 10 konsesi perkebunan di atas kawasan IKN yakni 8 berada di ring dua dan tiga yakni Kecamatan Samboja dan Muara Jawa serta sisanya di Kecamatan Sepaku.
“Konsesi terbesar adalah PT. Perkebunan Kaltim Utama I seluas sekitar 17.000 hektar yang penguasaannya terhubung dengan keluarga Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Koordinator Maritim dan Investasi di kabinet jilid dua Jokowi – Amin,” jelas Walhi.
“Pada wilayah ring tiga terdapat juga 1 (satu) pembangkit listrik tenaga uap batubara. PLTU batubara tersebut mendapatkan izin lokasi pendirian di bawah bendera PT. Indo Ridlatama Power (PT. IRP) yang berlokasi di Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara,” kata Walhi melanjutkan. **
