PEMERINTAH pusat yang mulai membatasi eksploitasi sumber daya alam (SDA) dinilai tengah berupaya menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan jangka panjang. Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, mengatakan kebijakan tersebut bukan semata menekan aktivitas industri, tetapi juga mencegah dampak sosial-ekonomi di masa depan.
Menurut Neni, eksploitasi SDA secara besar-besaran memang mampu mendatangkan keuntungan dalam waktu cepat. Namun, pola tersebut dinilai berisiko mempercepat habisnya sumber daya dan membuat ketahanan ekonomi daerah tidak bertahan lama.
“Kalau dieksploitasi secara masif, mungkin hasilnya cepat. Tapi juga cepat habis. Dampaknya nanti pengangguran tidak bisa bertahan lama. Lebih baik satu sektor yang berjalan secara berkelanjutan daripada banyak tetapi habis sekaligus,” ujar Neni, Senin (4/5/2026).
Ia menegaskan pemerintah pusat diyakini telah mempertimbangkan berbagai aspek sebelum menetapkan kebijakan pembatasan eksploitasi SDA. Pertimbangan itu, kata dia, mencakup keseimbangan antara kebutuhan ekonomi nasional dan kelestarian lingkungan.
“Pemerintah pusat pasti punya hitung-hitungan soal lingkungan dan keberlanjutan,” tambahnya.
Meski demikian, Neni mengakui dampak kebijakan tersebut tetap dirasakan daerah industri seperti Bontang. Kota ini memiliki banyak tenaga kerja yang bergantung langsung maupun tidak langsung pada sektor tambang dan industri berbasis SDA.
Menurut dia, perlambatan aktivitas industri dapat berdampak berantai terhadap sektor lain, mulai dari perdagangan, jasa, hingga pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang selama ini hidup dari perputaran ekonomi pekerja industri.
“Jika aktivitas industri melambat, efeknya bisa menjalar ke sektor lain seperti perdagangan, jasa, hingga UMKM yang selama ini hidup dari perputaran ekonomi pekerja industri,” katanya.
Karena itu, Neni berharap kebijakan pengelolaan SDA tidak berhenti pada pembatasan eksploitasi semata. Ia mendorong adanya langkah konkret untuk memperkuat ekonomi daerah melalui pengembangan sektor baru yang lebih berkelanjutan dan mampu menyerap tenaga kerja dalam jangka panjang.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah agar proses transisi menuju ekonomi berkelanjutan tidak memunculkan gejolak sosial baru di tengah masyarakat.
“Yang penting bagaimana kesejahteraan masyarakat tetap terjaga tanpa mengorbankan kelestarian sumber daya alam,” tutup Neni. [ADS/FR]
Dapatkan berita terbaru Pranala.co dengan mengikuti Whatsapp Channel kami
