ANGGARAN raksasa untuk menjinakkan banjir tahunan di Daerah Aliran Sungai (DAS) Ampal, Balikpapan, dipastikan membengkak. Hitungan terbaru menunjukkan kebutuhan dana melonjak dari Rp1,6 triliun menjadi Rp2,1 triliun akibat penyesuaian harga konstruksi di lapangan.
Di tengah lonjakan biaya tersebut, Pemerintah Kota Balikpapan kini mengarahkan radar fokusnya ke wilayah hilir. Mulai 2027, Pemkot akan memulai langkah berat yang selama ini menjadi momok proyek infrastruktur: pembebasan lahan permukiman warga.
Kawasan yang menjadi prioritas utama adalah Segmen IV, tepatnya di kawasan padat penduduk Gang Mufakat, Kelurahan Damai Bahagia. Langkah ini diambil sebagai syarat mutlak sebelum alat-alat berat bisa masuk untuk melebarkan alur sungai.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kota Balikpapan, Rita, mengungkapkan bahwa penyempitan di area hilir sudah dalam kondisi kritis. Air kiriman dari hulu kerap tertahan dan meluap ke rumah-rumah warga karena sungai kehilangan daya tampungnya.
“Yang menjadi prioritas berikutnya adalah pembebasan lahan di wilayah hilir, khususnya segmen empat. Setelah tahapan itu selesai, baru bisa dilanjutkan dengan pekerjaan fisik pelebaran sungai,” ujar Rita saat ditemui, Kamis (9/7/2026).
Mengapa Anggaran Banjir DAS Ampal Balikpapan Membengkak
Rita tidak menampik bahwa angka Rp2,1 triliun adalah jumlah yang sangat besar untuk ukuran APBD kota. Luas lahan yang harus dibebaskan di Gang Mufakat sendiri masih harus menunggu hasil justifikasi akhir dan kajian sosiologis di lapangan.
Penyelesaian megaproyek sepanjang 4 kilometer ini diakui tidak bisa dilakukan dalam satu kedipan mata. Pemkot Balikpapan terpaksa memutar otak dengan membagi proyek menjadi beberapa tahapan strategis.
“Kalau dihitung dengan kondisi harga sekarang memang kebutuhannya bertambah. Karena itu penanganannya tidak mungkin dilakukan sekaligus, tetapi harus bertahap sesuai kemampuan anggaran,” urai Rita realistis.
Agar proyek tidak mandek sembari menunggu proses ganti rugi lahan pada 2027, DPU Balikpapan tetap menggenjot pekerjaan di titik-titik aman. Pembangunan drainase sekunder di kawasan Inhutani dan Balikpapan Baru terus berjalan karena tidak terkendala masalah tanah.
Selain itu, Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan IV juga sudah mulai membangun Bendali Ampal Hulu. Ini menjadi bukti bahwa penanganan banjir Balikpapan dikerjakan secara keroyokan, tidak hanya mengandalkan isi dompet pemerintah kota.
“Ada pekerjaan yang ditangani Balai, ada yang menjadi kewenangan pemerintah kota, dan nanti kami juga mengupayakan dukungan dari pemerintah provinsi,” tambahnya.
Meski jalan terjal urusan pembebasan lahan menghadang, Pemkot Balikpapan mematok target optimis. Masalah banjir menahun di Segmen IV ini ditargetkan harus tuntas dalam waktu tiga tahun ke depan.
“Mudah-mudahan dalam tiga tahun ini, khususnya untuk segmen empat, penanganannya bisa diselesaikan,” tutup Rita. (*)
