PEMERINTAH mulai mengerem laju pembangunan dapur Makan Bergizi Gratis (MBG). Badan Gizi Nasional (BGN) memutuskan menghentikan sementara pendaftaran dapur baru dan membatasi jumlahnya maksimal enam unit di setiap kecamatan.
Kebijakan ini muncul di tengah evaluasi besar-besaran program MBG yang selama ini berkembang pesat, terutama di wilayah perkotaan. Di saat dapur terus bertambah di kawasan aglomerasi, banyak daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) justru belum tersentuh layanan secara optimal.
Kepala BGN, Nanik Sudaryati Deyang, mengatakan moratorium dilakukan untuk menata ulang kebutuhan dapur berdasarkan jumlah penerima manfaat di masing-masing daerah.
“Kami akan bereskan dulu ini. Misalnya, di satu kecamatan ini cukup kok enam saja. Sudah, ya enam saja,” kata Nanik dalam konferensi pers di Kantor BGN, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (4/6/2026).
Menurut Nanik, BGN perlu menghitung ulang kebutuhan ideal dapur MBG sebelum kembali membuka pendaftaran baru. Langkah itu juga menjadi bagian dari upaya memastikan pembangunan dapur lebih merata dan tepat sasaran.
Evaluasi yang dilakukan BGN menemukan ketimpangan distribusi dapur MBG. Sebagian besar pengajuan dan pembangunan justru terkonsentrasi di kawasan perkotaan dan daerah penyangga.
Sebaliknya, sejumlah wilayah 3T masih kesulitan mendapatkan akses program yang menjadi salah satu andalan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tersebut.
“Jujur, sekarang yang numpuk ada di aglomerasi. Yang 3T belum tersentuh,” ujar Nanik.
Ia mengatakan Presiden Prabowo telah memberi arahan agar daerah 3T menjadi prioritas dalam pengembangan program ke depan. Karena itu, pemerintah memilih membenahi distribusi layanan sebelum memperluas jumlah dapur baru.
Moratorium dapur MBG juga menjadi bagian dari agenda konsolidasi pimpinan baru BGN yang belum lama ini ditunjuk Presiden.
Dalam rapat koordinasi perdana, efisiensi anggaran menjadi salah satu fokus utama lembaga tersebut.
BGN akan melakukan sejumlah langkah penataan, mulai dari refocusing penerima manfaat, membenahi dapur yang sudah beroperasi, hingga menyusun pola layanan khusus untuk wilayah 3T.
Saat ini anggaran yang tersedia disebut tersisa sekitar Rp26,8 triliun setelah penyesuaian anggaran pemerintah.
Meski demikian, Nanik menegaskan upaya penghematan masih akan terus dilakukan tanpa mengurangi sasaran utama program.
“Hal pertama yang kami lakukan adalah untuk melakukan efisiensi anggaran. Meskipun sekarang sudah dipotong, tinggal Rp26,8 triliun, kami berharap masih bisa menurunkan lagi, namun tidak mengurangi sasaran,” katanya.
Cari Pendanaan di Luar APBN
Untuk memperluas layanan di daerah terpencil, BGN mulai menyiapkan berbagai sumber pembiayaan alternatif.
Pemerintah membuka peluang pendanaan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), baik dari BUMN maupun swasta. Selain itu, hibah lembaga internasional juga sedang dijajaki.
Tidak hanya itu, BGN mempertimbangkan penggunaan fasilitas yang sudah tersedia seperti kantin sekolah, dapur umum, hingga dapur milik masyarakat yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung program MBG.
Menurut Nanik, pendekatan tersebut dinilai lebih efisien dibanding membangun dapur baru di daerah yang jumlah penerima manfaatnya relatif sedikit.
“Intinya untuk mengurangi beban anggaran APBN yang dulu full 100 persen dibiayai APBN,” ujarnya.
Dalam kesempatan sama, Nanik memberi sinyal perubahan arah pelaksanaan program MBG tahun ini. Target penerima manfaat yang sebelumnya dipatok mencapai 82,9 juta orang tidak lagi menjadi prioritas utama.
BGN kini lebih menekankan kualitas layanan, pemerataan distribusi, dan ketepatan sasaran dibanding sekadar mengejar angka cakupan.
“Kami sudah menyampaikan ke Presiden bahwa tahun ini, kami tidak mengejar kuantitas. Kami akan perbaiki kualitas,” kata Nanik. [RE/ANT]
Dapatkan berita terbaru Pranala.co dengan mengikuti Whatsapp Channel kami
