PEMERINTAH Kota Bontang memastikan program bantuan Uang Kuliah Tunggal (UKT) tetap berjalan di tengah tekanan fiskal daerah. Kebijakan ini diambil untuk menjamin mahasiswa asal Bontang tetap bisa melanjutkan pendidikan tinggi tanpa terkendala biaya.
Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, mengatakan keberlanjutan program ini kini diperkuat melalui kolaborasi dengan pemerintah provinsi. Pemprov Kaltim disebut telah memiliki skema bantuan pendidikan yang mencakup pembiayaan mahasiswa dari semester 1 hingga semester 8.
Menurut Neni, keberadaan program provinsi tersebut membantu mengurangi beban anggaran daerah. Namun, Pemkot tetap menyiapkan dana cadangan untuk memastikan tidak ada mahasiswa yang terlewat dari skema bantuan.
“Kalau provinsi tidak memberikan, kita yang back up. Jadi tetap kita anggarkan sesuai kemampuan keuangan daerah,” ujar Neni, Senin (27/4/2026).
Pemkot Bontang memfokuskan bantuan bagi mahasiswa yang belum terakomodasi dalam program provinsi. Salah satunya adalah mahasiswa Universitas Terbuka yang menjalani sistem perkuliahan daring dan belum masuk dalam cakupan bantuan provinsi.
“Untuk kuliah online seperti Universitas Terbuka, itu kita yang bantu karena tidak disebutkan dalam program provinsi,” jelasnya.
Selain itu, Pemkot Bontang menetapkan sejumlah kriteria penerima, termasuk batas usia maksimal 25 tahun. Kebijakan ini ditujukan agar bantuan lebih tepat sasaran serta mendorong peningkatan angka partisipasi pendidikan tinggi di daerah.
“Kita ingin anak-anak Bontang kuliah di daerah sendiri dan menyelesaikan pendidikan tepat waktu. Jadi ada batasan usia supaya lebih efektif,” katanya.
Besaran bantuan yang diberikan mencapai sekira Rp5,5 juta per semester. Nilai tersebut dinilai cukup meringankan beban mahasiswa, meski belum mencakup biaya tambahan seperti uang pembangunan.
“Setiap semester dibantu Rp5,5 juta, itu sudah sangat membantu. Dua semester bisa lebih dari Rp10 juta,” ungkapnya.
Untuk total anggaran, Pemkot Bontang mengalokasikan dana sekitar Rp15 miliar per tahun, relatif sama dengan tahun sebelumnya. Ke depan, alokasi tersebut akan disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah.
Melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra), Pemkot juga mendampingi mahasiswa dalam proses pendaftaran yang dilakukan secara daring. Program ini disebut mendapat respons positif dari masyarakat, termasuk mahasiswa yang telah merasakan manfaatnya hingga menyelesaikan pendidikan. [FR]
Dapatkan berita terbaru PRANALA.co di Google News dan mari bergabung di grup Whatsapp kami
