Pranala.co, SAMARINDA — Program Sekolah Garuda yang diusung pemerintah pusat kembali mendapat sorotan. Kali ini datang dari Anggota Komisi IV DPRD Kaltim Kalimantan Timur, Agusriansyah Ridwan.
Ia menilai, program ini tak boleh berhenti di level pencitraan.
“Ini bukan soal pendidikan elitis. Ini soal ekosistem. Tentang masa depan anak-anak kita yang harus siap bersaing di level global,” kata Agusriansyah.
Pernyataan ini disampaikan Agusriansyah usai kunjungan Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Stella Christie, ke SMAN 10 Samarinda. Sekolah tersebut ditunjuk sebagai salah satu dari 12 sekolah pionir Sekolah Garuda 2025.
Ia mengapresiasi langkah strategis pemerintah pusat. Namun, ia menekankan pentingnya regulasi yang kuat dan indikator yang jelas.
“Sekolah Garuda harus jadi jalan keadilan pendidikan. Berakar dari Pancasila, tapi bercita rasa global,” ucap politisi PKS itu.
Menurutnya, untuk menciptakan sistem pendidikan yang sehat dan berkelanjutan, negara tak bisa jalan tanpa pijakan hukum.
Ia mendorong agar pemerintah segera menyusun regulasi khusus yang mengatur penyelenggaraan Sekolah Garuda, bahkan jika perlu dalam bentuk undang-undang.
“Kalau bicara ekosistem, artinya bicara jangka panjang. Jangan sampai programnya putus di satu periode,” tegasnya.
Agusriansyah juga mendorong agar kebijakan ini bisa diturunkan menjadi Peraturan Daerah (Perda). Dengan begitu, dukungan dari pemerintah daerah, orang tua, hingga sektor swasta bisa lebih terlibat.
“Kalau cuma di pusat, susah bergerak. Tapi kalau bisa dijabarkan ke Perda, semua pemangku kepentingan bisa jalan bareng,” jelasnya.
Ia mengingatkan agar pelaksanaan program tidak terjebak pada simbol atau politisasi.
Keberhasilan Sekolah Garuda harus bisa diukur lewat mutu pendidikan, akses yang merata, dan keterlibatan semua pihak.
“Jangan sampai besar di judul, tapi kecil di dampak. Kita sedang siapkan generasi masa depan. Harus serius,” tutupnya.
