POLEMIK yang bermula dari percakapan di grup WhatsApp internal DPRD Kaltim atau Kalimantan Timur kini memasuki babak baru. Ketegangan yang sempat mencuat dalam rapat konsultasi terkait Hak Angket itu resmi dibawa ke Badan Kehormatan (BK) DPRD Kaltim.
Langkah tersebut menjadi sorotan karena menyangkut etika komunikasi antarsesama wakil rakyat. Di tengah panasnya dinamika politik daerah, persoalan ini justru disebut sebagai urusan pribadi yang tak boleh ditarik ke ranah kepentingan partai.
Wakil Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kaltim, Akhmed Reza Fachlevi, memastikan laporan resmi sudah diserahkan kepada Badan Kehormatan. Kini, ia memilih menunggu proses yang berjalan sesuai mekanisme lembaga.
“Terkait dengan aduan yang saya sampaikan kepada Badan Kehormatan, laporannya sudah saya serahkan dan saat ini saya menunggu teman-teman di Badan Kehormatan memprosesnya sesuai aturan yang berlaku di DPRD,” ujar Reza.
Meski polemik sempat memicu ketegangan, Reza mengaku tidak ingin persoalan ini berlarut menjadi konflik berkepanjangan. Ia berharap ada jalan penyelesaian yang tetap menjaga hubungan baik antaranggota dewan.
Menurutnya, dalam setiap persoalan pasti ada ruang untuk introspeksi dari masing-masing pihak.
“Harapan saya ini bisa mendapatkan hasil yang terbaik. Secara pribadi, saya merasa mungkin ada kesalahan dari pihak saya, begitu pula dari pihak sebelah, sehingga ke depan kita bisa kembali berpikir jernih,” tuturnya.
Pernyataan itu memberi sinyal bahwa upaya damai masih terbuka lebar. Terlebih, Badan Kehormatan disebut akan memanggil kedua pihak untuk proses mediasi.
Reza mengatakan hingga kini dirinya masih menunggu jadwal resmi pemanggilan dari BK DPRD Kaltim. Informasi awal itu ia peroleh setelah berkomunikasi dengan Ketua BK DPRD Kaltim, Subandi.
“Untuk pemanggilan, kami masih menunggu jadwal resmi dari BK. Berdasarkan informasi dari Ketua BK, Pak Subandi, nantinya akan ada pemanggilan untuk mediasi. Kita lihat nanti perkembangannya seperti apa,” katanya.
Di tengah perhatian publik terhadap konflik internal legislatif tersebut, Reza juga memberi penegasan penting. Ia meminta masyarakat tidak menggiring persoalan ini menjadi isu politisasi partai.
Baginya, inti masalah terletak pada etika komunikasi dan sikap saling menghargai di ruang pergaulan politik.
“Saya tegaskan, tolong jangan disangkutpautkan dengan urusan politisasi partai. Ini adalah murni hubungan pribadi yang menyangkut pembelajaran bagi kita semua agar tidak semena-mena dan senantiasa menghargai adab serta etika dalam berpolitik maupun berteman,” pungkasnya. [TIA]
Dapatkan berita terbaru Pranala.co dengan mengikuti Whatsapp Channel kami
