PEMERINTAH Kota Bontang kembali membawa pulang prestasi bergengsi di bidang pengelolaan keuangan daerah. Bukan sekali atau dua kali, melainkan untuk ke-12 kalinya secara berturut-turut.
Pemkot Bontang kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Capaian itu diterima langsung Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, dalam agenda Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) di Aula BPK RI Perwakilan Kaltim, Senin (25/5/2026).
Penghargaan diserahkan Kepala BPK RI Perwakilan Kaltim, Mochammad Suharyanto.
Di tengah tingginya tuntutan publik terhadap transparansi penggunaan anggaran daerah, raihan WTP ke-12 ini menjadi sinyal bahwa tata kelola keuangan Pemkot Bontang dinilai tetap berada di jalur yang baik.
Bagi pemerintah daerah, mempertahankan opini WTP bukan perkara mudah. Konsistensi administrasi, ketepatan pelaporan, hingga pengawasan penggunaan anggaran menjadi faktor yang terus diawasi setiap tahun.
Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, menyebut capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemkot Bontang.
Menurutnya, opini WTP bukan sekadar penghargaan administratif, tetapi juga bentuk tanggung jawab pemerintah terhadap pengelolaan uang rakyat.
“Ini adalah hasil sinergi dan kerja keras seluruh perangkat daerah,” ujarnya.
Neni berharap raihan tersebut dapat menjadi motivasi untuk terus memperbaiki kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan di Kota Bontang.
Ia juga menekankan pentingnya menjaga kepercayaan publik melalui pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.
Dalam agenda penyerahan LHP tersebut, Wali Kota Bontang turut didampingi Ketua DPRD Kota Bontang, Andi Faizal Sofyan Hasdam.
Hadir pula Penjabat Sekretaris Daerah Kota Bontang Akhmad Suharto, Inspektur Daerah Enik Ruswati, Kepala BPKAD Bontang Muhammad Syahbirin, serta sejumlah kepala perangkat daerah lainnya.
Raihan WTP ke-12 ini sekaligus memperkuat posisi Bontang sebagai salah satu daerah di Kaltim yang konsisten menjaga kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. [ADS/BTG]
Dapatkan berita terbaru Pranala.co dengan mengikuti Whatsapp Channel kami
