MENGELOLA kota dengan dinamika yang tinggi seperti Bontang, Kalimantan Timur (Kaltim) tidak bisa lagi menggunakan metode kira-kira. Kebijakan publik yang lahir dari sekadar tebakan berisiko tinggi melahirkan program pembangunan yang salah sasaran dan membuang anggaran daerah.
Sadar akan tantangan tersebut, Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni bergerak cepat memperkuat fondasi tata kelola pemerintahan. Baginya, data yang valid adalah kompas utama untuk menyejahterakan warga.
Komitmen ini ditegaskan Neni saat memimpin High Level Meeting Tata Kelola Data Pemerintah Kota Bontang di Pendopo Rumah Jabatan Wali Kota, Senin pagi (13/7/2026). Pertemuan ini mempertemukan seluruh elemen penting pemerintahan, mulai dari kepala dinas, camat, hingga lurah.
Langkah nyata langsung diambil dalam pertemuan yang diinisiasi oleh Bapperida dan Diskominfo Bontang ini. Neni meresmikan peluncuran dua platform krusial: Petakita dan Geoportal Kota Bontang.
Kehadiran platform ini diperkuat dengan penandatanganan Kesepakatan Rencana Aksi Satu Data Indonesia (SDI) serta Daftar Data Daerah Kota Bontang Tahun 2026. Prosedur ini komitmen untuk meruntuhkan tembok ego sektoral antar-instansi.
“Pembangunan yang semakin kompleks menuntut kebijakan yang cepat, tepat, dan berbasis data,” ujar Neni di hadapan para jajarannya.
Menurut Neni, implementasi program Satu Data Indonesia Bontang merupakan solusi jangka panjang yang mendesak. Sistem ini akan menghasilkan data yang terstandar, terintegrasi, dan mudah dibagipakaikan. Ujung-ujungnya, efisiensi anggaran dan transparansi pemerintahan bisa melompat jauh lebih tinggi.
Bontang sebenarnya tidak berangkat dari nol. Kota ini sudah memayungi kebijakan ini lewat Peraturan Wali Kota Nomor 2 Tahun 2024.
Hasilnya pun mulai terlihat. Capaian pengelolaan data Bontang pada tahun lalu menyentuh angka 79,2 persen, sementara nilai data geospasialnya sukses meraih kategori unggul dengan skor 4,21.
Namun, Neni mengingatkan jajarannya untuk tidak cepat berpuas diri dengan angka-angka tersebut. Ia menilai ruang perbaikan masih sangat terbuka lebar, terutama pada tiga sektor utama.
“Kita masih perlu memperkuat kualitas data, integrasi sistem, dan yang tidak kalah penting adalah kapasitas sumber daya manusia yang mengelolanya,” tambah Neni.
Pandangan Wali Kota ini diamini oleh para pakar yang hadir. Kepala BPS Bontang Nur Wahid dan Surveyor Pemetaan Ahli Madya BIG Aji Putra Perdana, yang hadir virtual, senada menekankan bahwa akurasi data adalah harga mati untuk melahirkan kebijakan yang adil bagi masyarakat.
Neni berharap, setelah momentum ini, seluruh perangkat daerah bergerak serentak. Tidak ada lagi data yang disembunyikan, dan tidak ada lagi program pembangunan yang berjalan tanpa basis bukti yang kuat. (*)
