REALISASI belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Mahakam Ulu (Mahulu), Kalimantan Timur (Kaltim), pada semester pertama 2026 masih terbilang minim. Hingga akhir Juni, anggaran yang baru terserap berada di angka Rp487,7 miliar atau setara 19,85 persen dari total pagu.
Rendahnya angka realisasi ini tak dimungkiri menjadi perhatian serius bagi jalannya roda pembangunan di daerah perbatasan tersebut. Namun, Pemerintah Kabupaten Mahulu optimistis mampu melakukan percepatan di paruh kedua tahun ini.
Bupati Mahulu, Angela Idang Belawan, menegaskan pihaknya tetap membidik target penyerapan anggaran mendekati sempurna di akhir tahun.
"Meski baru terserap 19,85 persen, untuk sepanjang tahun ini kami menargetkan penyerapan anggaran sebesar 99,99 persen," tegas Angela di Ujoh Bilang, Selasa (21/7/2026).
Tentu ada syaratnya. Target tinggi tersebut dapat dicapai dengan asumsi dana transfer dari pemerintah pusat dan provinsi bisa cair tepat waktu.
Tak hanya dari sisi belanja, penerimaan daerah pun tercatat belum optimal. Dari target pendapatan daerah sebesar Rp1,8 triliun, Pemkab Mahulu baru mengantongi Rp408,8 miliar atau sekitar 21,61 persen per akhir Juni 2026.
Angela tak menutupi kondisi tersebut. Di hadapan jajaran DPRD Mahulu saat rapat paripurna di Samarinda, ia membeberkan tiga pemicu utama yang membuat perputaran anggaran belum melaju kencang.
Pertama, adanya keterlambatan pencairan sebagian dana transfer dari pemerintah pusat. Kondisi ini secara otomatis menahan laju eksekusi program di daerah.
Kedua, kebijakan efisiensi belanja yang memaksa Pemkab melakukan penataan ulang prioritas. Sejumlah program pun harus dijadwal ulang agar tepat sasaran.
Ketiga, paket pekerjaan konstruksi fisik yang sebagian besar masih dalam proses pengerjaan di lapangan, sehingga anggarannya belum dicairkan penuh.
Di tengah tantangan penyerapan tahun ini, Pemkab Mahulu mulai pasang kuda-kuda untuk rancangan APBD 2027. Pendapatan daerah tahun depan diproyeksikan berada di angka Rp1,25 triliun, yang didominasi dana transfer sebesar Rp1,23 triliun dan PAD sekitar Rp25,5 miliar.
Sementara itu, belanja daerah 2027 dirancang sebesar Rp1,47 triliun. Alokasi terbesar disiapkan untuk belanja operasi sebesar Rp1,01 triliun dan belanja modal Rp429,8 miliar.
Arah penyusunan KUA-PPAS 2027 ini dipastikan bakal sejajar dengan fokus pembangunan nasional, yakni memacu pertumbuhan lewat produktivitas, investasi, dan industri.
Terlepas dari dinamika penyerapan anggaran yang naik-turun, tata kelola keuangan Mahulu sejatinya punya rekam jejak yang solid. Pemkab Mahulu baru saja mempertahankan rekor membanggakan dengan meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI untuk ketujuh kalinya secara berturut-turut.
Catatan manis ini menjadi modal kepercayaan diri bagi Angela dan jajarannya untuk membenahi sumbatan anggaran, agar setiap rupiah APBD benar-benar dirasakan dampaknya oleh masyarakat Mahakam Ulu. (*)
