Pranala.co, BONTANG – Kota Bontang, Kalimantan Timur (Kaltim) bersiap menghadapi situasi fiskal yang tidak ringan. Estimasi Dana Bagi Hasil (DBH) pada 2026 diperkirakan turun hingga Rp948 miliar.
Angka ini membuat keuangan daerah berpotensi goyah. Pemerintah pun harus memutar otak mencari sumber pendapatan baru.
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Bontang, Syaruddin, memastikan opsi menaikkan pajak tidak akan dipilih.
“Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak masih rendah. PBB saja, yang nilainya kecil, banyak yang belum taat. Kalau dinaikkan, justru bisa makin berat bagi masyarakat,” ujarnya, Rabu (10/9/2025).
Menurut Syaruddin, kondisi ekonomi yang masih lesu membuat langkah menaikkan pajak hanya akan menambah masalah. Apalagi, warga sudah terbebani dengan pungutan pajak dari pusat.
“Kalau kita tambah lagi, sama saja menyusahkan masyarakat. Jadi harus ada opsi lain,” tegasnya.
Pemkot kini melirik investasi sebagai solusi. Bontang punya modal besar, terutama dari sektor kelautan. Salah satu contohnya adalah keberhasilan ekspor rumput laut ke pasar internasional beberapa waktu lalu.
“Kami ingin menarik lebih banyak investor. Potensi Bontang besar, baik dari laut maupun sektor lain. Kalau ini dikelola dengan serius, pendapatan daerah bisa naik tanpa membebani masyarakat,” terang Syaruddin.
Langkah ini tidak hanya menyelamatkan keuangan daerah. Dengan investasi yang tumbuh, Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan meningkat. Selain itu, lapangan kerja baru juga terbuka bagi warga.
“Harapan kami, ini bisa jadi solusi jangka panjang. Bukan hanya menambal, tapi juga memperkuat ekonomi Bontang ke depan,” harap Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Bontang, Syaruddin. (FR)
Dapatkan berita terbaru PRANALA.co di Google News dan bergabung di grup Whatsapp kami
