ANGGARAN IKN 2027 dalam RAPBN mencapai Rp6,7 triliun, dengan Rp5,3 triliun dialokasikan untuk melanjutkan pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur (Kaltim).
Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono mengatakan sisa anggaran digunakan untuk kebutuhan pengelolaan, termasuk pemeliharaan aset dan infrastruktur yang telah terbangun.
“Dari Rp6,7 triliun itu kan pagu indikatif pertama. Tapi yang Rp5,3 triliun itu untuk meneruskan (pembangunan) yudikatif legislatif yang selanjutnya. Yang lainnya untuk pengelolaan,” kata Basuki di Penajam Paser Utara, Selasa (18/8/2026).
Pagu indikatif OIKN dalam Nota Keuangan RAPBN 2027 tersebut meningkat sekitar Rp400 miliar dibandingkan pagu sebelumnya sebesar Rp6,3 triliun.
Basuki menjelaskan besarnya alokasi tersebut berkaitan dengan target penyelesaian sejumlah infrastruktur utama IKN pada 2027.
Selain pembangunan fisik, anggaran juga mencakup kebutuhan pengelolaan dan pemeliharaan aset yang sudah berdiri. Saat ini, kebutuhan pengelolaan infrastruktur IKN mencapai sekitar Rp500 miliar per tahun.
“Nilai tersebut berpotensi meningkat seiring bertambahnya aset yang diserahkan kepada OIKN dari kementerian terkait untuk dipelihara,” ujarnya.
Besarnya kebutuhan pemeliharaan akan mengikuti pertambahan aset yang nantinya berada di bawah pengelolaan OIKN.
Dengan demikian, sebagian anggaran tidak hanya digunakan untuk membangun gedung dan fasilitas baru, tetapi juga memastikan infrastruktur yang telah selesai tetap dapat berfungsi dan terawat.
Kawasan Yudikatif Ditargetkan Rampung Desember 2027
Pembangunan kawasan yudikatif menjadi salah satu fokus utama dalam anggaran IKN 2027. Pembangunan fisiknya ditargetkan selesai pada 25 Desember 2027.
Kawasan tersebut mencakup gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Mahkamah Agung (MA), Komisi Yudisial (KY), Plaza Keadilan, serta Masjid Kawasan.
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) E.4 Satker Pembangunan Infrastruktur OIKN Sonny Alissa mengatakan progres pembangunan kawasan yudikatif ditargetkan mencapai 40 persen hingga akhir 2026.
Percepatan dilakukan melalui pengerjaan struktur, topping off, hingga penyelesaian arsitektural, lanskap, dan interior.
Paket pembangunan Gedung MA memiliki nilai kontrak Rp1,4 triliun. Setelah delapan bulan pengerjaan, progresnya mencapai 12,5 persen.
Sedangkan paket pembangunan MK, KY, dan Masjid Kawasan memiliki nilai kontrak Rp1,65 triliun dengan progres 12,41 persen.
Target penyelesaian pada akhir 2027 membuat pengerjaan kawasan tersebut menjadi bagian penting dari agenda pembangunan pemerintahan di IKN.
Kawasan Legislatif Habiskan Kontrak Rp8,24 Triliun
Pembangunan kawasan legislatif juga ditargetkan rampung pada Desember 2027. Kawasan ini mencakup Gedung DPR, MPR, DPD, Gedung Sidang Paripurna, serta sejumlah fasilitas pendukung.
PPK E.3 Satker Pembangunan Infrastruktur OIKN Alfrits Steeve Willy Makalew mengatakan nilai kontrak keseluruhan lima paket pekerjaan kawasan legislatif mencapai Rp8,24 triliun.
Rinciannya, Gedung Sidang Paripurna memiliki nilai kontrak Rp1,24 triliun dengan progres 12,147 persen.
Gedung DPR 1 bernilai Rp1,84 triliun dengan progres 11,029 persen, sedangkan DPR 2 mencapai Rp1,96 triliun dengan progres 9,927 persen.
Gedung DPD senilai Rp1,48 triliun telah mencapai progres 9,404 persen. Kemudian Gedung MPR senilai Rp1,70 triliun mencatat progres 10,559 persen.
“Insyaallah 23 Desember 2027 sudah selesai,” ujar Alfrits.
Target tersebut menunjukkan pembangunan kawasan pemerintahan di IKN memasuki fase penting. Penyelesaian gedung-gedung legislatif dan yudikatif akan menjadi bagian dari kelanjutan pembangunan pusat pemerintahan di Nusantara.
Sebelumnya, Basuki juga menyampaikan bahwa pelaksanaan peringatan HUT Kemerdekaan RI di IKN menjadi penanda berlanjutnya pembangunan kawasan inti pemerintahan.
Menurut Basuki, kegiatan kenegaraan sudah mulai dapat dilakukan di Kalimantan Timur. Sejumlah fasilitas dasar di Plaza Seremoni dan area seberang Istana Kepresidenan IKN juga sudah dapat digunakan.
Fasilitas tersebut meliputi area upacara, akses jalan, serta jaringan utilitas yang mendukung kegiatan pemerintahan.
“Upacara ini menunjukkan bahwa IKN terus dibangun. Kegiatan kenegaraan sudah bisa dilakukan di sini. Masih banyak yang harus diselesaikan, tetapi progresnya berjalan,” kata Basuki. (*)
