HARAPAN ribuan warga Bontang, Kalimantan Timur (Kaltim) untuk menikmati fasilitas jaringan gas (jargas) rumah tangga tahun ini terpaksa berbenturan dengan realitas aturan. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memutuskan memangkas usulan kuota tambahan hingga setengahnya.
Dari target awal yang diajukan Pemerintah Kota Bontang sebanyak 2 ribu sambungan rumah (SR), pusat hanya memberi lampu hijau untuk 1.000 sambungan.
Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, mengungkapkan keputusan pahit ini bukan tanpa dasar hukum kuat. Pengurangan kuota tersebut mengacu pada aturan adendum kontrak proyek yang mengikat proyek strategis ini.
Dalam regulasi pengadaan barang dan jasa pemerintah, penambahan volume pekerjaan di tengah jalan dibatasi secara ketat. Angkanya maksimal 10 persen dari nilai kontrak awal yang disepakati.
“Awalnya kita mendapat 10.553 sambungan. Sesuai aturan, tambahan hanya boleh 10 persen. Jadi maksimal 1.000 yang bisa direalisasikan,” ujar Neni, Senin (15/6/2026).
Batasan tipis 10 persen ini menjadi benteng regulasi agar perencanaan awal tidak melenceng jauh. Proyek jargas rumah tangga Bontang sendiri bukan proyek sembarangan, melainkan program bernilai fantastis hingga ratusan miliar rupiah.
Dengan nilai anggaran yang sangat besar, setiap perubahan sekecil apa pun di lapangan harus berjalan di atas koridor hukum yang kaku. Pemerintah daerah tidak bisa asal menambah kuota tanpa risiko pelanggaran administrasi.
Meski tidak sesuai ekspektasi awal, Neni meminta masyarakat tidak berkecil hati. Ia menilai jatah tambahan seribu sambungan ini merupakan berkah yang harus disyukuri di tengah ketatnya anggaran pusat.
“Ini tetap membantu masyarakat kita. Tidak semua daerah di Indonesia bisa mendapatkan keistimewaan tambahan kuota seperti ini,” tuturnya mencoba menenangkan publik.
Neni memastikan proyek fisik jargas tidak akan berjalan di tempat. Tambahan 1.000 sambungan rumah yang telanjur disetujui dipastikan terpasang paralel dengan megaproyek utama tahun ini.
“Tahun ini juga diselesaikan semua, tidak ada penundaan,” tegas politisi perempuan ini.
Bagi warga yang namanya tereliminasi dari daftar tahun ini, Pemkot Bontang berjanji tidak tinggal diam. Sisa usulan yang sempat tercoret akan langsung ditata ulang untuk diajukan kembali ke Jakarta.
Targetnya, sisa kuota yang tertunda bisa masuk dalam plot penganggaran nasional pada tahun berikutnya.
“Yang belum terpenuhi langsung kami usulkan lagi. Harapannya pada 2027 mendatang Bontang bisa dapat tambahan kuota lagi,” pungkas Neni.
Dengan tambahan seribu unit ini, total rumah tangga di Bontang yang bermigrasi ke jargas sepanjang 2026 menyentuh angka 11.553 rumah. Jalur pipa gas ini diharapkan perlahan membebaskan warga dari ketergantungan tabung melon yang kerap langka di pasaran. [FR]
Nikmati berita dan informasi terbaru Pranala.co dengan mengikuti Whatsapp Channel kami
