Pranala.co, SAMARINDA — Aksi unjuk rasa aliansi mahasiswa di halaman Kantor Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Senin (23/2/2026), berujung dialog terbuka. Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, turun langsung menemui massa dan menyatakan menerima serta menyepakati tuntutan terkait evaluasi pemerataan program pendidikan Gratispol.
Pertemuan berlangsung terbuka. Mahasiswa menyuarakan aspirasi mengenai transparansi verifikasi serta cakupan bantuan biaya pendidikan. Pemerintah provinsi, menurut Rudy, merespons dengan komitmen memperbaiki dan mengevaluasi pelaksanaan program tersebut.
“Di sini saya sampaikan, kami menerima dan menyepakati seluruh tuntutan aliansi untuk mengevaluasi pemerataan program Gratispol. Program ini hadir tanpa membedakan latar belakang, selama mereka adalah anak-anak Kalimantan Timur yang memenuhi syarat,” ujarnya di hadapan demonstran.
Rudy menjelaskan, transformasi sektor pendidikan menjadi fokus utama pemerintah daerah. Melalui program Gratispol, jumlah penerima bantuan meningkat signifikan dibandingkan skema beasiswa sebelumnya.
Jika sebelumnya beasiswa hanya menjangkau sekitar 5.000 penerima, pada 2025 program Gratispol telah memfasilitasi 24.000 siswa. Tahun 2026, jumlah penerima diproyeksikan melonjak hingga 158.981 mahasiswa.
Menurut dia, perluasan akses pendidikan menjadi strategi utama dalam memutus rantai kemiskinan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, terutama dalam menyongsong peran Kalimantan Timur sebagai wilayah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN).
Menjawab isu transparansi, pemerintah provinsi disebut telah bekerja sama dengan 52 perguruan tinggi negeri dan swasta. Tujuannya memastikan bantuan biaya pendidikan tepat sasaran.
Gubernur membantah adanya pemutusan bantuan secara sepihak oleh pemerintah. Ia menegaskan bahwa proses verifikasi dilakukan oleh pihak kampus sesuai kriteria yang telah ditetapkan, seperti batas usia serta domisili di Kalimantan Timur minimal tiga tahun.
Skema bantuan juga disusun secara proporsional. Untuk program studi umum dengan standar biaya tertentu, bantuan dapat menanggung hingga 100 persen Uang Kuliah Tunggal (UKT). Sementara untuk program studi khusus seperti kedokteran, pemerintah memberikan subsidi maksimal sesuai ketentuan regulasi Kementerian Dalam Negeri.
Di tengah penyesuaian anggaran daerah, Rudy memastikan sektor pendidikan tetap menjadi prioritas utama. Ia menilai investasi pendidikan adalah kunci utama pembangunan jangka panjang.
“Pendidikanlah yang mampu memutus rantai kemiskinan dan kebodohan. Lebih dari itu tidak ada. Kami tetap memprioritaskan anggaran untuk pendidikan meskipun ada penurunan pendapatan daerah,” tegasnya.
Selain mahasiswa, pemerintah juga memberikan afirmasi bagi guru dan dosen sebagai bagian dari penguatan kualitas sumber daya manusia.
Di akhir pertemuan, Rudy mempersilakan mahasiswa memanfaatkan platform pendidikan yang telah disiapkan pemerintah di berbagai perguruan tinggi mitra. Ia menegaskan, sistem yang dibangun bertujuan menciptakan pemerataan akses agar tidak ada lagi anak Kalimantan Timur yang terkendala biaya untuk menempuh pendidikan tinggi. (TIA)
Dapatkan berita terbaru PRANALA.co di Google News dan mari bergabung di grup Whatsapp kami
