TARGET penciptaan 50 ribu tenaga kerja di Kutai Timur (Kutim) hingga 2029 bukan sekadar angka. Di baliknya, ada pertanyaan mendasar: apakah dunia usaha siap menyerap, dan apakah pelatihan yang disiapkan benar-benar relevan dengan kebutuhan industri?
Komitmen itu disampaikan Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman saat membuka Pelatihan Berbasis Kompetensi Tahap I tahun 2026 di UPTD Balai Latihan Kerja Industri (BLKI) Mandiri Kutim, Sangatta, Senin (27/4). Pemerintah daerah, kata dia, ingin mendorong masyarakat tidak hanya menjadi pencari kerja, tetapi juga pencipta lapangan kerja.
“Jangan hanya membuka peluang kerja sebagai buruh. Kami ingin masyarakat punya keterampilan untuk mandiri, bahkan membuka lapangan kerja sendiri,” ujar Ardiansyah.
Pernyataan tersebut menegaskan pergeseran pendekatan pembangunan ketenagakerjaan di Kutim. Tidak lagi semata bergantung pada sektor formal, pemerintah mulai melirik sektor nonformal dan ekonomi kreatif seperti barista, barber, hingga pelaku usaha kecil yang dinilai lebih adaptif terhadap perubahan pasar.
Namun, tantangan tidak kecil. BLKI Mandiri Kutim yang dirancang sejak 2022 kini menjadi tulang punggung program. Lembaga ini diharapkan mampu menjembatani kebutuhan industri dengan kompetensi tenaga kerja lokal. Pemerintah pun meminta laporan capaian program secara berkala untuk mengukur efektivitasnya.
Pelaksana Tugas Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kutim, Trisno, menyebut target 50 ribu tenaga kerja merupakan bagian dari grand design ketenagakerjaan daerah hingga 2029. Target itu disusun bertahap, bukan dicapai dalam satu tahun.
“Ini bukan target satu tahun. Kami bangun sistemnya dulu, baru bertahap menuju 50 ribu tenaga kerja,” kata Trisno.
Untuk mendukung target tersebut, Disnakertrans menyiapkan tiga strategi utama: pembangunan basis data ketenagakerjaan yang terintegrasi, pengembangan pasar tenaga kerja sebagai katalog tenaga kerja, serta penciptaan objek strategis berbasis karya yang membuka peluang kerja baru.
Skema pelaksanaannya melibatkan kolaborasi pemerintah dan dunia usaha. Pelatihan difasilitasi pemerintah, sementara pembiayaan dapat didukung perusahaan, dengan harapan lulusan pelatihan langsung terserap di lapangan kerja. [HAF]
Dapatkan berita terbaru PRANALA.co di Google News dan mari bergabung di grup Whatsapp kami
