PEMERINTAH Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) mulai mengubah strategi menarik investasi. Tidak lagi berhenti pada promosi potensi, daerah ini kini menyiapkan proyek konkret yang siap ditawarkan ke investor.
Langkah itu ditegaskan melalui penandatanganan komitmen penguatan Regional Investors Relation Unit (RIRU) Kalimantan Timur (Kaltim) oleh Bupati Ardiansyah Sulaiman, Senin (27/4/2026).
Perubahan pendekatan ini muncul di tengah persaingan daerah dalam menarik modal, terutama di Kalimantan Timur yang tengah didorong menjadi episentrum pertumbuhan baru. Kutim mencoba masuk lewat jalur yang lebih praktis: menyodorkan proyek siap jalan, bukan sekadar wacana.
Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya DPMPTSP Kaltim, Andi Arifuddin, menyebut langkah “jemput bola” ke daerah seperti Kutim penting untuk memastikan promosi investasi tidak berjalan sendiri-sendiri. Selama ini, koordinasi antarwilayah kerap menjadi hambatan.
“Kita ingin koordinasi kabupaten dan provinsi solid. Dengan RIRU, promosi potensi bisa dilakukan bersama dan lebih terarah,” kata Andi.
Di sisi lain, Pelaksana Tugas Kepala DPMPTSP Kutim, Muhammad Yani, menegaskan bahwa Kutim tidak lagi menjual janji. Pemerintah daerah telah menyiapkan dokumen Investment Project Ready to Offer (IPRO), berisi profil proyek lengkap yang bisa langsung dipelajari investor.
Beberapa sektor yang disiapkan masih bertumpu pada kekuatan lama Kutim: perkebunan dan sumber daya alam. Komoditas seperti kelapa sawit, kakao, hingga hortikultura seperti nanas dan pisang masuk dalam daftar. Namun, pemerintah mulai mendorong diversifikasi lewat sektor pariwisata dan penguatan infrastruktur.
Fokus terbesar diarahkan ke Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Maloy Batuta Trans Kalimantan (MBTK). Kawasan ini diposisikan sebagai pusat hilirisasi sawit sekaligus pintu ekspor baru dari pesisir timur Kalimantan.
“Kutim sekarang tidak hanya bicara potensi. Semua sudah dilengkapi profil proyek, termasuk skema kerja sama dan peluang keuntungan,” ujar Yani.
Langkah ini sekaligus menjawab tantangan klasik investasi daerah: ketidakjelasan proyek dan lambannya birokrasi. Dengan sistem yang lebih terintegrasi melalui RIRU, pemerintah berharap komunikasi antarinstansi bisa dipangkas.
Bagi investor, sinyal yang ingin dikirim Kutim cukup jelas: proyek sudah ada, lahan dan konsep tersedia, tinggal eksekusi. Namun, efektivitasnya tetap bergantung pada konsistensi daerah menjaga kepastian regulasi dan percepatan infrastruktur. [RIL]
Dapatkan berita terbaru PRANALA.co di Google News dan mari bergabung di grup Whatsapp kami
