Pranala.co, SAMARINDA — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) menyiapkan rencana besar untuk mengubah wajah kawasan tepi sungai di Kota Samarinda. Area yang membentang dari Selili hingga Jembatan Mahkota II itu diproyeksikan menjadi pusat keramaian baru yang modern, sekaligus ruang publik yang representatif bagi warga.
Nilai investasi yang disiapkan tidak kecil. Anggaran pembangunan kawasan tersebut diperkirakan mencapai Rp1,7 triliun. Proyek ini dirancang untuk menjawab dua kebutuhan sekaligus: menyediakan ruang publik yang layak dan memperbaiki konektivitas lalu lintas di Samarinda.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perumahan Rakyat (PUPR-Pera) Kaltim, Aji Muhammad Fitra Firnanda, mengatakan kawasan itu nantinya akan dilengkapi berbagai fasilitas publik, termasuk panggung terbuka atau amphitheater sebagai ruang berkumpul dan kegiatan masyarakat.
“Kami ingin membangun pusat keramaian baru lengkap dengan berbagai fasilitas pendukungnya,” ujar Firnanda.
Firnanda memastikan seluruh tahapan perencanaan telah diselesaikan. Mulai dari studi kelayakan, perencanaan teknis, hingga gambar desain bangunan sudah rampung dan siap dieksekusi ketika pendanaan memungkinkan.
Selain taman dan ruang hiburan, pemerintah juga berencana membangun jalan tembus baru di sepanjang kawasan tersebut. Jalan ini akan dilengkapi trotoar yang lebar dan nyaman, sehingga dapat dimanfaatkan warga untuk berolahraga, berjalan santai, maupun aktivitas rekreasi lainnya dengan latar Sungai Mahakam.
“Harapannya, warga memiliki ruang terbuka baru yang aman dan nyaman, sekaligus menjadi ikon baru kota,” kata Firnanda.
Tak hanya berfungsi sebagai kawasan wisata dan ruang publik, jalan tembus ini juga dirancang sebagai jalur alternatif kendaraan dari arah pelabuhan menuju Jembatan Mahkota II. Dengan begitu, arus lalu lintas di pusat kota diharapkan menjadi lebih lancar dan tidak menumpuk di ruas jalan utama.
Pemprov Kaltim menilai keberadaan jalur ini sangat strategis untuk mendukung mobilitas barang dan orang, terutama dari kawasan pelabuhan.
Meski rencana sudah matang, Firnanda mengakui tantangan terbesar saat ini adalah keterbatasan anggaran. Kebijakan pengetatan dan pemotongan anggaran dari pemerintah pusat membuat daerah harus lebih selektif dalam menentukan prioritas pembangunan.
“Kami harus realistis dan mendahulukan program-program yang paling mendesak untuk dikerjakan tahun ini,” ujarnya.
Langkah tersebut diambil agar kondisi keuangan daerah tetap terjaga di tengah situasi ekonomi yang masih penuh tantangan.
Kabar baik bagi warga sekitar, proyek ini dipastikan tidak akan menggusur permukiman. Pembangunan dilakukan di kawasan tepi sungai sehingga tidak memerlukan relokasi penduduk.
Sebaliknya, Pemprov Kaltim berharap kehadiran kawasan baru ini justru dapat menggerakkan perekonomian lokal. Aktivitas wisata dan ruang publik diyakini akan memunculkan peluang usaha baru, sekaligus meningkatkan aksesibilitas kawasan yang selama ini kurang tersentuh pembangunan.
Untuk mengatasi keterbatasan pendanaan, Pemprov Kaltim kini membuka peluang kerja sama dengan Pemerintah Pusat. Jalur tersebut dinilai memiliki fungsi strategis sehingga diharapkan bisa dibiayai melalui skema di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Kalau Pemerintah Pusat tertarik membangun bersama tentu lebih baik, apalagi jalur ini sangat penting sebagai jalan pintas dari pelabuhan ke arah Mahkota,” pungkas Firnanda. (TIA)
Dapatkan berita terbaru PRANALA.co di Google News dan mari bergabung di grup Whatsapp kami
