Pranala.co, BONTANG – Dunia pendidikan di Kota Bontang sedang menghadapi situasi genting. Tahun depan, ratusan guru Aparatur Sipil Negara (ASN) diperkirakan pensiun. Kekosongan ini dikhawatirkan memengaruhi kualitas pembelajaran di sekolah.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Bontang, Abdu Safa Muha, mengungkapkan bahwa hanya di jenjang SD dan SMP saja terdapat 70 hingga 100 guru yang segera memasuki masa purnatugas. Angka tersebut belum termasuk guru jenjang SLTA yang jumlahnya diperkirakan lebih besar.
“Banyak guru yang akan pensiun. Coba dibayangkan, itu baru SD dan SMP. Bagaimana dengan SLTA? Pasti lebih banyak lagi,” ujarnya, Selasa (25/11/2025).
Situasi ini makin terasa berat karena pemerintah daerah tidak lagi diperbolehkan merekrut guru honorer. Padahal, selama ini tenaga honorer menjadi solusi cepat ketika sekolah kekurangan guru.
“Kalau tidak dilakukan langkah-langkah cepat, ya bubar sekolah itu. Siapa yang ngajarin?” tegas Abdu Safa.
Larangan tersebut membuat kekosongan akibat pensiun tidak bisa segera diisi. Dampaknya bisa meluas, mulai dari penyusunan jadwal, pemerataan beban mengajar, hingga mutu pembelajaran di kelas.
Tak ingin keadaan memburuk, Disdikbud bersama Wali Kota Bontang mengambil langkah strategis. Mereka mengirim surat resmi kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). Permintaan utamanya: adanya kebijakan khusus untuk daerah yang mengalami kekurangan guru.
“Suratnya ditandatangani langsung oleh Bunda (Wali Kota). Kami memohon agar ada kebijakan khusus bagi daerah seperti Bontang. Saat ini surat tersebut masih dibahas di kementerian,” kata Abdu Safa.
Menurutnya, seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) memang bisa menjadi solusi. Namun proses itu memerlukan waktu. Bila seleksi dilakukan pada tahun yang sama saat banyak guru pensiun, sekolah tetap akan mengalami kekosongan selama beberapa bulan.
“Masih ada tenggang waktu yang kosong. Itu yang kami khawatirkan. Harapan kami pemerintah pusat bisa memberi kesempatan membuka kebutuhan formasi guru atau mempercepat proses seleksi nasional,” jelasnya.
Bontang saat ini memiliki sekira 5.800 guru ASN dari PAUD hingga SMP. Jumlah tersebut jauh lebih kecil dibanding 10.000 guru non-ASN yang selama ini menopang layanan pendidikan.
Ketergantungan besar pada guru kontrak membuat situasi makin sulit ketika regulasi nasional membatasi perekrutan honorer. Akibatnya, ruang gerak daerah dalam memenuhi kebutuhan tenaga pengajar menjadi sangat terbatas.
Abdu Safa menegaskan, persoalan ini bukan sekadar jumlah tenaga pendidikan, melainkan menyangkut keberlanjutan proses belajar mengajar.
“Kami hanya ingin pendidikan tetap berjalan. Anak-anak tidak boleh dirugikan karena kekosongan guru,” pungkasnya. (*)
Dapatkan berita terbaru PRANALA.co di Google News dan bergabung di grup Whatsapp kami
