Samarinda, PRANALA.CO – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) tengah mempersiapkan terobosan kebijakan untuk meringankan beban masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dalam memiliki rumah layak huni. Salah satu upaya konkret yang tengah disusun adalah pemberian bantuan atau pembebasan biaya administrasi dalam proses kepemilikan rumah.
Hal ini mengemuka dalam Focus Group Discussion (FGD) awal yang digelar Pemprov Kaltim melalui Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat (DPUPR) bersama Dinas Sosial Kaltim, Kamis (10/4/2025) di Kantor Gubernur Kaltim.
FGD dipimpin langsung Asisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setdaprov Kaltim, Ujang Rachmad, dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan dari instansi teknis, akademisi, lembaga pembiayaan, hingga perwakilan pengembang perumahan.
“Banyak warga kita yang sudah memenuhi syarat untuk memiliki rumah, tapi terhambat di tahap administrasi yang biayanya tidak kecil. Ini harus kita jawab dengan kebijakan yang konkret dan berpihak,” ujar Ujang.
Ia menegaskan, upaya ini sejalan dengan misi besar pemerintah dalam percepatan program sejuta rumah serta memperluas akses terhadap hunian yang layak, aman, dan terjangkau.
Sementara itu, Kepala DPUPR Kaltim Muhammad Aji Fitra Firnanda menyebut bahwa FGD ini merupakan tahap awal dalam membentuk regulasi yang menyeluruh terkait bantuan biaya administrasi, termasuk skema pembebasan untuk kelompok prioritas.
“Biaya administrasi menjadi ‘tembok pertama’ yang sulit ditembus bagi banyak MBR. Lewat forum ini, kami menjaring masukan dari banyak pihak agar kebijakan yang dirumuskan benar-benar bisa menjangkau masyarakat yang paling membutuhkan,” kata Firnanda.
Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor, mulai dari pembiayaan hingga penyediaan rumah, agar skema bantuan berjalan efektif di lapangan.
Diskusi ini diharapkan menjadi fondasi awal dari regulasi yang akan segera dirumuskan dalam bentuk kebijakan pemerintah daerah, dengan target implementasi dalam waktu dekat.
Dengan adanya skema pembebasan biaya administrasi, Pemprov Kaltim berharap semakin banyak keluarga bisa mewujudkan impian memiliki rumah sendiri tanpa harus terbebani biaya tambahan yang menyulitkan. (*)
Dapatkan berita terbaru PRANALA.co di Google News dan bergabung di grup Whatsapp kami
Comments 3