KEBAHAGIAAN ganda menyelimuti tiga keluarga di Kota Bontang saat peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Senin (17/8/2026). Selain menyambut kelahiran buah hati di RS PKT, mereka langsung menerima kado spesial berupa dokumen kependudukan resmi dari Pemerintah Kota Bontang.
Ketiga bayi tersebut yakni Farasya Azzura putri pasangan Fidriyadi dan Haliana, Muhammad Aryandra Gautama David putra pasangan David Saputra dan Aprilyana, serta Zefano Pole Padang putra pasangan Daniel Pole Padang dan Euodia Riaty. Seluruh bayi lahir dalam kondisi sehat dan selamat.
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Bontang, Budiman, menyerahkan langsung dokumen tersebut di RS PKT. Penyerahan dokumen didampingi oleh Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) Disdukcapil kepada masing-masing orang tua bayi.
Setiap keluarga menerima tiga dokumen sekaligus, yaitu Akta Kelahiran, Kartu Keluarga (KK) pembaharuan, dan Kartu Identitas Anak (KIA). Layanan cepat ini memastikan hak sipil anak terpenuhi sejak hari pertama lahir.
Pemberian kado administrasi pada hari besar nasional telah menjadi agenda rutin Pemkot Bontang untuk mempercepat penataan administrasi kependudukan.
Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) dan Pemanfaatan Data Disdukcapil Bontang, Muhammad Thamrin, menjelaskan penerbitan dokumen memanfaatkan layanan Si TIO (Sistem Three In One).
Inovasi Si TIO memungkinkan tiga dokumen kependudukan terbit serentak dalam satu kali proses pengurusan. Mekanisme ini memangkas birokrasi sehingga masyarakat tidak perlu lagi mengurus berkas secara terpisah ke kantor dinas.
Melalui sistem terpadu ini, Disdukcapil mendorong masyarakat melakukan pencatatan kelahiran sedini mungkin guna menjamin kepastian hukum setiap anak.
Mempunyai identitas kependudukan sejak lahir merupakan fondasi penting bagi pemenuhan hak anak. Dokumen resmi ini menjadi syarat utama untuk mengakses layanan publik, mulai dari fasilitas kesehatan, pendidikan, hingga jaminan sosial.
"Harapannya, Si TIO tidak hanya dikenal sebagai inovasi pelayanan cepat, tapi juga sebagai bentuk perlindungan negara terhadap hak sipil anak-anak Bontang," ujar Thamrin. (*)
