SENGKARUT pengelolaan Balai Latihan Kerja Industri (BLKI) Bontang mengundang tanda tanya dari para wakil rakyat. Komisi I DPRD Bontang, Muhammad Irfan menilai BLKI yang selama ini dikelola provinsi belum optimal. Padahal, BLKI dibangun untuk menciptakan tenaga kerja yang andal.
Imbasnya, mutu dan kualitas tenaga kerja di Bontang jalan di tempat. “BLKI yang selama ini dikelola provinsi jarang melakukan kegiatan pelatihan, padahal fasilitasnya lengkap,” ujar Irfan saat dikonfirmasi, Kamis (4/3).
Dia berharap, pengelolaan BLKI Bontang dialihkan ke pemerintah daerah agar lebih optimal. Hal itu sejalan dengan Perda Kota Bontang Nomor 01 Tahun 2009.
“Perda tersebut mewajibkan perusahaan memberdayakan 75 persen tenaga kerja lokal dari total keseluruhan yang dibutuhkan,” tutur Irfan.
Namun, kata anggota Komisi I DPRD itu, Perda tersebut akan lebih optimal jika dibarengi dengan peningkatan kualitas SDM yang memadai.
“Saya optimistis dengan BLKI dibawah naungan Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang. Nantinya bisa meningkatkan keterampilan putra daerah,” ucap politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini.
Sebab, berdasarkan pengamatan Irfan. Dengan rutin menggelar pelatihan yang ditunjang fasilitas memadai akan meningkatkan kesiapan para pencari kerja.
“Output-nya, serapan 75 tenaga kerja lokal di perusahaan bisa terpenuhi. Bahkan, tidak menutup kemungkinan jika kualitas SDM kita bagus, akan melirik daerah lain” pungkasnya.
Irfan mengatakan, Komisi I DPRD dalam dekat ini berencana berkunjung ke Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kaltim untuk membicarakan prosedur hibah pengalihan pengelolaan BLKI Bontang.
“Rencana Jumat ini kami ke Disnaker Kaltim membicarakan persoalan ini,” ujarnya. Kunjungan ke Disnaker Kaltim, disebut Irfan, sebagai tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya.
Diketahui, Komisi I DPRD Bontang pernah berkunjung ke Disnaker Kaltim untuk melihat mekanisme dan prosedur hibah pengelolaan BLKI Bontang pada pertengahan 2020 lalu.
“Ini sebagai bentuk kontribusi DPRD agar optimalisasi pengelolaan dan penganggaran biaya pelatihan lebih terukur jika BLKI Bontang berada di ranah Pemkot Bontang,” pungkasnya.
Selain itu, Irfan juga berharap, agar era kepemimpinan Basri – Najirah nantinya dapat bersinergi dengan DPRD, mem-follow up proses hibah pengelolaan BLKI Bontang dari provinsi ke Pemkot Bontang.
[RE|ADS]
